Di tengah konflik antara PT. Tasma Puja dengan warga Desa Kampar Kecamatan Kampa sedang bergulir, muncul masalah lain. Selain diduga menguasai lahan masyarakat 56 hektare secara sepihak, perusahaan Kelapa Sawit ini juga menguasai kawasan hutan.
Kawasan hutan yang dikuasai Tasma Puja diungkap oleh Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR). “Tasma Puja menguasai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK seluas 960 hektare. Hampir 1000,” ungkap Ketua YLBHR, Dempos TB, Rabu (6/12/2017).
Berdasarkan hasil temuan YLBHR, kata Dempos, kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan Kelapa Sawit tanpa izin menteri kehutanan. Dugaan tentang penguasaan kawasaan hutan diperkuat lagi dengan luas lahan tidak sesuai dokumen perizinan Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Dempos, luas kebun dalam HGU hanya 2.981 hektare. Namun total lahan yang dikuasai sekitar 3.020 hektare. “Mirip dengan hasil Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan pada DPRD Riau pada 2015. Dikatakan, Tasma Puja menguasai 3.100 hektare,” ujarnya.
Lebih jauh, Dempos memaparkan, dari total lahan yang dikuasai, 2.060 hektare berada dalam Areal Peruntukan Lain (APL). Sisanya 960 ha di HPK berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Kemudian Peta Lampiran Keputusan Mengeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016.
Bukan itu saja, lanjut Dempos, perusahaan juga menanam Kelapa Sawit di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). “Tanaman sampai ke bibir Sungai Kuamang yang seharusnya tidak boleh ditanam sebagai daerah resapan air sekaligus untuk menahan laju erosi,” jelasnya.
Dempos mendesak, perusahaan menyerahkan lahan di kawasan hutan kembali ke negara. Sebelum diserahkan, perusahaan wajib menghutankan kembali kawasan tersebut dengan menanam tanaman kehutanan.
