Visi misi terhadap lingkungan hidup dari kedua pasang capres-cawapres dinilai belum konkret. Dari beberapa visi yang disampaikan belum menyentuh substansi masalah lingkungan hidup dan kehutanan dan tidak ada kebaruan program nyata.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya dalam diskusi Election Talk 2019: Membedah Visi Misi Kandidat Presiden di Jakarta, Kamis (29/11).
Teguh menilai berbicara tentang lingkungan hidup dan kehutanan mengacu pada UUD 1945 pasal 28 dan 33 serta undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang hak asasi manusia.
“Kita ngotot soal isu lingkungan ini karena memang telah konkret jelas dimuat dalam konstitusi,” katanya.
Saat ini ia melihat masih terjadi tumpang tindih lahan, perizinan, korupsi dan konflik lahan. Dalam visi misi capres-cawapres isu-isu besar seperti gambut, sawit, mitigasi bencana dan masyarakat adat tidak diungkap secara konkret.
Di pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno ada janji untuk merehabilitasi lahan, mencegah deforestasi dan komitmen pada perjanjian internasional.
“Tetapi perjanjian internasional yang mana, apakah itu perubahan iklim, lingkungan, perdagangan satwa liar atau yang mana,” ucapnya.
Sedangkan di pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin memiliki visi mencapai lingkungan hidup berkelanjutan. Namun sayangnya moratorium gambut, mitigasi bencana tidak ada pendalaman program.
Isu prioritas lingkungan pasangan Jokowi mencapai 20 persen sedangkan Prabowo 18,9 persen. Namun lanjut Teguh angka ini harus dilihat konteksnya dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Teguh menjelaskan, porsi isu lingkungan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 18,9 persen dengan rincian isu pengelolaan hutan berkelanjutan 11 persen, ketimpangan penguasaan lahan 6,4 persen, energi baru terbarukan 1,5 persen.
Sementara itu, dari 260 butir penjabaran program aksi visi misi Jokowi-Ma’ruf, isu terkait lingkungan hidup berkelanjutan hanya 20 persen, 17 persen di antaranya terkait pengelolaan hutan dan gambut, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum. Sementara itu, isu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi baru terbarukan hanya berkisar 3 persen.
