Ombudsman RI (ORI) merilis hasil survei persepsi maladministrasi pada 2017. Tingkat survei maladministrasi tertinggi tercatat di Provinsi Riau.
“Indeks persepsi maladministrasi tertinggi sebesar 22,60 persen di Riau,” kata anggota ORI Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Maret 2018.
Adrianus memaparkan tingkat maladministrasi kategori sedang berada di Kalimantan Tengah sebesar 58,50 persen. Lalu kategori rendah di Provinsi Bali dengan angka 37,40 persen.
Pulau Dewata juga tercatat sebagai daerah dengan persepsi maladministrasi paling minim. “Perolehan kategori tidak ada maladministrasi sebesar 36,30 persen terjadi di Bali,” ujar Adrianus.
Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) merupakan survei yang menjelaskan tingkat kenyamanan masyarakat dalam perolehan pelayanan publik. Adrianus mengatakan survei dilakukan terhadap 3.080 responden di 11 provinsi. Tingkat keberhasilan survei mencapai 95 persen dengan margin of error 5 persen.
Provinsi yang menjadi lokus penelitian di antaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Adapun pemilihan 11 provinsi tersebut karena daerah lain berada pada posisi tidak ada maladministrasi.
“Ada beberapa daerah yang langsung hijau (tidak ada maladministrasi), perubahan data berdasarkan survei kepatuhan yang kami lakukan sejak 2017 lalu,” tutur Adrianus.
Andrianus menjelaskan survei tersebut merupakan metode baru yang dilakukan Ombudsman untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan. Metode tersebut didapatkan dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada layanan publik dasar.
“Survei ini mengukur kenyamanan masyarakat memperoleh info tentang standar layanan dan interaksi masyarakat dengan penyelenggara layanan. Khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan perizinan,” papar Adrianus.
