Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Riau Sarmuji menilai, kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah cukup baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Meski demikian, ke depannya tetap harus dievaluasi. Mengingat ia menerima keluhan seperti prosedur yang masih rumit, sehingga menghambat realisasi pencairan dana dari BPDPKS.
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menerima keluhan seperti tidak seimbangnya antara dana bagi hasil dengan resiko yang diakibatkan seperti rusaknya infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Terhadap keluhan tersebut, Komisi XI DPR RI akan menindaklanjutinya, dan mencarikan solusi bersama pemerintah pusat.
“Tadi saya sudah dengar bahwa BPDPKS ini sangat penting dan dirasakan manfaatnya. Tapi tetap masih ada keluhannya seperti prosedur yang masih rumit dan itu menghambat realisasi pencairan dana dr BPDPKS. Selain itu juga akibat yang ditimbulkan dari banyaknya sawit di Riau itu terjadi kerusakan infrastruktur jalan,” ujar Sarmuji usai pertemuan antara Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Wakil Gubernur Riau, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat, (06/7/2018).
Sarmuji menilai, berdasarkan temuan yang didapat, dana keuntungan dari perkelapasawitan itu tidak dinikmati oleh daerah. Ini yang menyebabkan banyak daerah yang keberatan, karena daerah mengalami risiko akibat rusaknya jalan yang dilalui kendaraan besar yang mengangkut kelapa sawit.
“Berdasarkan yang kami peroleh, daerah banyak yang keberatan. Banyak infrastruktur jalan rusak. Sedangkan ada dana bagi hasil yang dihasilkan dari kelapa sawit itu tidak adil dan kita akan tindaklanjuti temuan ini,” tutur Sarmuji.
Politisi Partai Golkar ini mendukung daerah penghasil kelapa sawit untuk menyampaikan aspirasinya dan memenuhi haknya untuk dana bagi hasil ini.
“Kami mendukung tiap kepala daerah untuk menyampaikan aspirasinya guna memperoleh hak dana bagi hasil yang adil bagi tiap daerah. Tak hanya kelapa sawit, di sektor lain daerah juga dapat dana bagi hasil daerah seperti sektor pertembakauan,” tutup Sarmuji.
