Salah satu kendala pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup (pengendalian karhutla dan percepatan perhutanan sosial) adalah keterbatasan anggaran.
Namun faktanya, setiap tahunnya pemerintah selalu menyisakan anggaran menjadi silpa daerah. Khususnya penerimaan dana reboisasi (DBH DR) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Riau, tahun 2018 ini, DBH DR yang ditetapkan dalam Perda APBD 2018 masing-masing daerah sebagai silpa.
Hal ini dikarenakan keterbatasan regulasi teknis yang mengatur penggunaannya.
Transfer DBH DR yang diterima Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp10,4 Miliar anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Termasuk pengendalian karhutla dan pengelolaan hutan, seharusnya dengan diterbitkan Permenkeu No 230 tahun 2017, pemerintah Provinsi Riau dapat menambah alokasi anggaran perhutanan sosial dan pengendalian karhutla yang dibiayai dari DBH DR tersebut.
“Begitu juga terhadap DBH DR yang diterima Kabupaten/Kota se-Riau tahun 2018 hanya dijadikan silpa, seharusnya dapat dimanfaatkan terhadap upaya-upaya pengendalian karhutla dan percepatan Perhutsos, “ujar Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Usman kepada Tribun akhir pekan lalu.
DBH DR terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp184 miliar, Siak Rp136,4 miliar, Meranti sebesar Rp59,4 miliar, Dumai Rp57,9 miliar, Rohil Rp46,5 miliar dan Inhil sebesar Rp30,0 miliar.
Secara teknis telah diatur dalam Permenkeu No.230 tahun 2017, bahwa kegiatan yang dapat dibiayai DBH DR di Provinsi Riau, antara lain untuk rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pencegahan dan penanggulangan karhutla, penataan tapal batas, pengembangan pembenihan dan serta penelitian, pengembangan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan reboisasi hutan.
Sedangkan DBH DR dapat digunakan Kabupaten/kota hanya terdapat tiga skema kegiatan, seperti pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan karhutla dan penanaman pohon pada DAS kritis dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
Skema penggunaan DBH DR bagi pemerintah kabupaten/kota, kepala daerah dapat menunjuk OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari DBH DR.
“Mengingat kewenangan kehutanan tidak lagi menjadi wewenang kabupaten/kota, paling tidak ada beberapa satker yang relevan untuk melaksanakan dana reboisasi diantaranya, urusan lingkungan hidup, perkebunan dan penanggulangan bencana, ” jelas Usman.
