Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo mengaku sudah menandatangani usulan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Proivinsi Riau oleh Gubernur Riau, H Arsyadjuiandi Rachman.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional Rapat Koordinasi Nasional Camat Indonesia WIlayah Barat dengan tema “Peran Strategis Camat alam Inovasi Pelayanan Publik danPembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” di Hotela Arya Duta, Pekanbaru, Riau.
“Sudah Saya teken, kalau tidak salah dua hari yan lalu,” Kata Tjahjo kepada sejumlah awak media.
Mengenai evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Tjahjo mengaku menyangkut RTRW ada domain masing-masing dalam mengeluarkan keputusan. “Salah satu dasar sudah bisa, kalau yang di Kemen LHK itu domain mereka,” jelas Tjahjo.
Meski tidak menyebutkan bahwa dengan belum disahkannya RTRW Riau oleh Menteri LHK, namun Tjahjo tidak berani memutuskan bahwa apa yang sudah ditandatanganinya dua hari lalu tersebut bisa atau tidak dipakai sebagai acuan.
“Intinya kita juga melihat, saya partner-nya Pak Gubernur melihat dan memastikan regulasi yang dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan gejolak, jangan sampai masyarakat dirugikan, begitu juga dengan aspek lingkungan yang juga harus terjaga,” sambung Tjahjo.
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau masih menjadi pembahasan hangat saat ini. Pasalnya, Ranperda yang sudah lama digodok dengan pro dan kontra ternyata belum juga disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.
Beberapa poin diantaranya seperti Pemerintah Pusat belum dapat meyakini substansi terkait kehutanan, berkenaan dengan rencana pengalihan fungsi hutan. Selain itu juga berkaitan dengan kebijakan nasional tentang perlindungan gambut.
Pada intinya, Kementerian LHK memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum memberikan rekomendasi terhadap Ranperda RTRWP Riau. Kajian tersebut antara lain terhadap holding zone atau kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya.
Diperlukan kajian strategis yang harus disusun oleh pemda. Yang untuk usulan-usulan holding zone dan sudah diidentifikasi di antaranya indikasi swasta. Jadi belum bisa diambil keputusan untuk disetujui.
Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi sedikit menyayangkan kenapa ‘amunisi’ atau penundaan penyetujuan RTRW setelah terbentuknya Ranperda.
“Kenapa tidak sejak awal disampaikan, kenaopa setelah jadi Ranperda baru kemudian dikeluarkan ‘amunisi’ itu,” jelas Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi belum lama ini.
Ia menganggap itu sebagai pembinaan. “Bukan pembinasaan. Tapi kita tidak tinggal diam. Ada staf yang kita tunjuk terus mengawal RTRW Riau ini di Jakarta. Setiap hari selalu berkoordinasi,” tegas Sekda.
Mantan Sekretaris Bappeda Riau ini juga menyampaikan tetap menghargai kebijakan atau ‘amunisi’ yang dikeluarkan oleh Menteri LHK tersebut.
“Kita (Riau, red) sebagai bawahan menghargai itu, tetapi tentu kita tidak menerima hasilnya begitu saja. Ini kan untuk rakyat Riau, perjuangan ini untuk kebaikan kita bersama,” ujar Sekda.
