Dalam kontestasi pemilihan presiden dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019, tak ada satu pun calon presiden dan partai politik (parpol) yang menjadikan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai isu prioritasnya. Isu ini dianggap kalah penting dibandingkan dengan isu ekonomi dan pembangunan lainnya.
Pandangan itu disampaikan Ketua Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Risma Umar. Oleh karena itu Walhi menggelar rapat akbar dan konsolidasi politik gerakan lingkungan hidup yang mengangkat tema “Menyelamatkan Lingkungan Hidup Memilih Keadilan Ekologi” di Hall Basket Senayan, Jakarta, Sabtu (23/3/2019).
Kegiatan tersebut digunakan oleh Walhi bersama beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah yang akan dipilih dalam pemilu 17 April 2019.
“Partai politik dan lingkar kekuasaan mayoritasnya diduduki oleh mereka yang terlibat dalam praktik bisnis industri ekstraktif yang justru menghancurkan lingkungan dan wilayah kelola rakyat,” ujar Risma.
“Menurut Walhi, kondisi demikian mengakibatkan tak ada satu pun capres serta partai politik yang menjadikan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai isu prioritasnya. Isu ini dianggap kalah penting dibandingkan dengan isu ekonomi dan pembangunan lainnya,” tambahnya.
Ia menilai pandangan tersebut keliru karena salah satu penyebab utama kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat saat ini adalah hilangnya sumber kehidupan rakyat serta krisis ekologi yang diakibatkannya. Selain itu, isu lingkungan hidup tidak direlasikan langsung pada hak asasi manusia yang sebenarnya dijamin dalam konstitusi Indonesia.
Menurutnya, rapat akbar dan konsolidasi politik gerakan lingkungan hidup ini bisa dilakukan secara bertahap dan harus disebarkan sebagai kekuatan gerakan politik alternatif. Walhi menyadari bahwa agenda mewujudkan keadilan ekologis dan mewujudkan politik yang bersih tidak bisa hanya disuarakan oleh Walhi, tetapi mesti disuarakan juga oleh masyarakat luas.
“Konsolidasi politik ini tentu tidak hanya merespon politik elektoral 2019, tetapi juga perlu merancang konsolidasi cita-cita jangka panjang, yakni menguatkan sistem politik Indonesia agar memberikan ruang kepada kekuatan politik alternatif yang selama ini memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan serta agenda penyelamatan lingkungan hidup,” katanya lagi.
