Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) menyatakan bahwa kebakaran lahan gambut di Riau dan daerah gambut lainnya, ternyata masih berulang kali terjadi.
Sebagaimana pernyataan Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab.KPAK) Petani Unit Riau Sahat Mangapul, yang mengatakan jika sudah hampir 19 tahun Petani Riau menderita, akibat kebakaran gambut.
Sebab, peristiwa tersebut tidak hanya merusak lingkungan, melainkan juga merusak kesehatan.
“Sudah 19 tahun kami mengalami kebakaran, serta serangan asap. Karena lahan gambut yang dirampas paksa rezim orde baru dari tanah adat, dan sudah dikeringkan, selalu terbakar,” kata Sahat Mangapul, Kepala Laboratorium Kedaulatan Pangan dan Agribisnis Kerakyatan (Lab.KPAK) Petani Unit Riau, Rabu (29/8/2018).
Menurutnya, akar masalah tersebut sebenarnya bermula dari ribuan hektar lahan gambut yang semula rawa-rawa berair, dikeringkan dengan membuat kanal-kanal untuk ditanami akasia sebagai bahan baku kertas APP (Sinar Mas Group) dan APRIL GROUP.
“Dan dan sejak pengeringan rawa basah (lahan gambut) inilah selalu terjadi kebakaran,” papar Sahat Mangapul.
Ditambahkan, akibat kebakaran tersebut dalam setiap tahunnya dana milyaran rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah, terbuang sia-sia untuk memadamkan api.
“Tapi hal itu tidak menyelesaikan masalah, karena ketimpangan kepemilikan lahan gambut oleh segelintir orang dan perusahaan masih terus terjadi. Sehingg tanah tanah gambut hasil rampasan dari tanah-tanah adat dan tanah rakyat, terus menjadi sumber konflik. Mereka (rakyat red) tetap tidak terima lahannya dirampas paksa, sehingga mereka ibarat bara dalam sekam. Apakah ini akan didiamkan terus?,” sesal Mangapul.
Sementara Ketua Umum Petani Satrio Damardjati di kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani Ibukota Jakarta mengatakan “Bahwa Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pemerintahan Jokowi dengan membuat sekat-sekat kanal untuk pembasahan gambut hanya untuk jangka pendek dan itupun tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya.
Ketua Umum Petani ini juga meminta Pemerintah melakukan tindakan tembak ditempat bagi pembakar lahan ternyata itu hanya berlaku untuk rakyat Petani dilapangan ‘Dan Tidak Berlaku Bagi Korporasi’.
Data BPBD menyatakan total luas kebakaran kawasan hutan dan lahan di Riau sepanjang 14 Januari – 12 Agustus 2018 mencapai 2.891,51 ha.
Kebakaran terluas terjadi di Kepulauan Meranti sekitar 938, 31 ha, Rokan Hilir 488,85 ha, Bengkalis 423 ha, Dumai 396,75 ha, Indragiri Hulu 289,5 ha, Siak 136,5 ha, Pelalawan 92,5 ha, Pekanbaru 44,6 ha, Kampar 41 ha dan Indragiri Hilir 37 Ha.
Sedangkan kebakaran di areal korporasi, hotspot paling banyak di PT. Satria Perkasa Agung (107 hotspot), PT. Rimba Rokan Perkasa (66 hotspot), PT. Sumatera Riang Lestari (29 hotspot), PT. Ruas Utama Jaya(29 hotspot), PT. Diamond Raya Timber (39 hotspot), PT. Suntara Gaja Pati (26 hotspot), PT. Riau Andalan Pulp & Paper (9 hotspot), PT. Bhara Induk (10 hotspot)dan PT. National Timber Forest Product/ PT. Nasional Sagu Prima (13 hotspot).
Hotspot-hotspot ini bermunculan di kawasan gambut dengan kedalaman rata-rata 1 meter hingga melebihi 4 meter.
Korporasi-korporasi ini terafiliasi dengan APP Group ( SINAR MAS) dan APRIL Group. Pada 2016 49 korporasi pelaku karhutla pada 2014 – 2016 sudah dilaporkan ke Polda Riau, KLHK, BRG dan KSP. Ada 29 korproasi yang lahannya terbakar merupakan anak perusahaan atau berafiliasi dengan APP dan APRIL Group.
Ketua Umum Petani Satrio Damardjati menambahkan hingga kini, perusahaan – perusahaan ini tidak juga di proses secara hukum. Paska kebakaran hebat pada 2015, Polda Riau mengambil langkah berani menetapkan 18 korporasi dan 95 orang sebagai tersangka.
Namun secara bertahap pada 2016 Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap 15 korporasi diterbitkan.
Koordinator Jikalahari Made Ali menanyakan Apakah karena “APP Group menginvestasikan US$ 3,8 juta atau setara Rp 52,6 miliar untuk persiapan Asian Games jumlah ini tidak setara dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembakaran hutan dan lahan serta kerusakan gambut di areal korporasi yang terafiliasi dengan APP.”
“Kenyataannya, korporasi yang jadi penyebab karhutla di Indonesia tidak pernah di proses secara hukum. Justru APP dan APRIL Group—anak perusahaan dan korporasi yang berafiliasi dengan kedua grup besar ini menjadi penyebab karhutla di Riau— diberi kehormatan menjadi sponsor dan ikut serta dalam kirab obor Asian Games XVIII di Pekanbaru,” kata Koordinator Jikalahari.
Ditambahkan, pada 2 Agustus 2018, Direktur. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Rudi Fajar ikut kirab obor atau torch relay Asian Games XVIII 2018 bersama Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Forkompinda dan kalangan dunia usaha di Pekanbaru.
Di laman resmi Asian Games 2018 dicantumkan Tanoto Foundation menjadi sponsor resmi, APP Group sebagai partner resmi dan Sinar Mas sebagai lisensi resmi dari perhelatan akbar olahraga se-Asia tersebut.
“Rudi Fajar tidak layak membawa obor yang melambangkan semangat dan sportifitas, begitu juga dengan APP Group yang menjadi sponsor kegiatan ini, kenyataannya PT RAPP, APRIL Group dan APP Group saja tidak sportif dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan gambut hingga kebakaran di Riau sejak 1997 hingga kini.” kata Made Ali dari Jikalahari.
Kepala Lab.KPAK Petani Unit Riau juga menambahkan, “Itulah faktanya yang terjadi dilapangan. Seakan-akan mau menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan gambut tapi akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi jangan lagi rakyat Petani yang terus dikambinghitamkan tapi korporasi yang sangat timpang menguasai lahan Untouchable bahkan menjadi kamuflase heroik dalam event Asian Games.”
Ketua Umum Petani Satrio Damardjati mengatakan, “Ucapan Presiden akan mencopot POLDA dan TNI jika terjadi kebakaran lahan juga masih sekedar ucapan. Sulit sekali memang rakyat Petani menghadapi raksasa korporasi. Kami menunggu realisasi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan akar permasalahan lahan Gambut,” tukasnya.
