Perjalanan panjang pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau mulai mendekati titik ujungnya.
Persyaratan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diminta sebelumnya oleh Kementerian LHK sudah dilengkapi Pemerintah Provinsi Riau dan akan segera dikirim sebagai persyaratan.
Demikian dikatakan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, dengan adanya KLHS yang disusun Pemerintah Provinsi Riau sebagai syarat mutlak baru dalam Penetapan dan Pengesahan maka tidak ada hambatan lagi.
Sekda mengaku bersyukur dalam waktu dekat sudah bisa kirim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat RTRW sebelumnya sehingga terjadi penundaan penetapan.
Menurut Sekda komitmennya Januari minggu depan dikirim ke Mendagri.
“Insya Allah kita berjuang cepat. Ini juga mengatasi inden investasi dan lainnya. Kalau investasi bertambah tentunya berdampak kepada yang lain,”ujar Sekda.
Ahmad Hijazi juga mengakui, sehingga proses untuk menuntaskan Perda RTRW Riau baru bisa dipastikan semester pertama tahun 2018 mendatang.
“KLHS itu kan dokumen dan butuh proses dan penilaian publik. Jadi butuh waktu dan diperkirakan semester pertama tahun ini sudah selesai, “ujar Sekda.
Untuk saat ini menurut Sekda proses evaluasi sudah disampaikan dan sedang berproses pembahasannya.
Tidak hanya antara Kementerian LHK dan Pemprov Riau namun ada Keterlibatan publik juga disana.
“Sebelumnya dari 31 Provinsi yang sudah menetapkan RTRW tidak menggunakan KLHS. Namun karena keluarnya Aturan baru maka Riau harus didukung dengan KLHS makanya kita ikuti saja, “ujarnya.
Namun seiring proses penuntasan KLHS agar proses pembangunan di Riau tidak terhambat maka menurut Sekda sudah dikomunikasikan dengan Kementerian LHK untuk solusinya.
“Gubernur sudah surati LHK dan agar tidak ada kevakuman dalam proses KLHS ini apalagi saat awal tahun 2018 ini. Bagaimana Riau itu juga bisa melaksanakan Inpres untuk Proyek Strategis Nasional di Riau, “ujar Ahmad Hijazi.
Untuk jalan keluarnya sendiri menurut Ahmad Hijazi bisa saja dengan ada dokumen lain atau surat pelepasan hutan itu menjadi acuan untuk membangun di kawasan sebelumnya hutan namun sudah dilepaskan.
Sebagaimana diketahui tahun 2017 target investasi Riau juga tidak tercapai karena persoalan RTRW, begitu juga tahun 2016 silam tidak tercapai.
Memang diakui Sekda, selain masalah tekhnis di Bapenda yang belum maksimal menurut persoalan lain yang menjadi penyebab hambat pendapatan yakni masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang belum final sampai saat ini.
“Ini juga dampak RTRW, berapa banyak perusahaan atau investor yang terhambat masuk dan tentunya kehadirannya akan menghasilkan PAD bagi Riau, “ujar Sekda.
Seperti izin operasional sejumlah pengeboran minyak di Riau menurut Sekda akan berdampak, apalagi kedepannya diprediksi harga minyak juga akan kembali meningkat.
“Kita berharap saja tata ruang cepat agar tidak Terkendala masalah migas. Kalau itu berjalan semuanya akan berdampak, terutama PAD kita, “ujarnya.
