Pemerintah terus berupaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski telah melakukan berbagai upaya tersebut, ancaman kebakaran masih terus mengintai. Apalagi, pada selama Agustus – September ini merupakan puncak musim kering.
Sebanyak enam provinsi menyatakan darurat kebakaran hutan dan lahan awal Agustus ini. Keenam provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. “Kalteng baru menyatakan siaga darurat minggu lalu,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (8/8).
Ia menjelaskan, di Sumatera Selatan, petugas masih berupaya memadamkan titik panas di Indralaya, Ogan Ilir. Hingga minggu pertama Agustus, Siti mengatakan, sudah terdeteksi 233 titik panas di Indonesia.
“Agustus masih ada tiga minggu lagi, jadi kita tetap harus waspada. Minggu pertama Agustus, titik panas banyak terdapat di Kalbar. Tapi masih ada hujan sedikit-sedikit,” ungkapnya.
Ia lanjut menjelaskan, wilayah Riau yang menjadi perhatian justru bisa menekan jumlah titik panas atau hotspot. Saat ini petugas bersama masyarakat terus berupaya memadamkan hotspot. “Sistem operasi terpadu sudah dijalankan. Sistem kesiagaan pun sudah jalan,” ujar Siti.
Upaya lain yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah mendirikan Posko Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di kawasan Kantor KLHK yang beroperasi 24 jam. Di posko tersebut, para petugas siap menerima informasi apapun mengenai potensi karhutla. Nantinya, informasi tersebut akan diteruskan pada petugas lapangan untuk dicek dan segera ditangani.
Koordinator Posko Peringatan dan Deteksi Dini Karhutla, KLHK, Eva memaparkan timnya melakukan beberapa upaya pencegahan, seperti patroli terpadu dan pengecekan lapangan (groundcheck). Patroli terpadu dilakukan bersama dengan aparat Polisi dan TNI, Kepala Desa atau tokoh Desa, LSM dan dua orang tim Manggala Agni.
“Anggota tim patroli terpadu, jumlahnya enam orang. Mereka patroli keliling dari desa ke desa dengan motor, fasilitas motornya kami siapkan. Jadi siang hari mereka keliling, malam hari mereka menginap di rumah warga sekalian memberikan penyuluhan,” terang Eva pada KONTAN, Selasa (8/8).
Ia menjelaskan, tim patroli tersebut juga mendirikan posko di tiap desa sebagai tempat penyuluhan dan pos pengaduan jika ditemukan hotspot. Sampai saat ini, patroli terpadu sudah dilakukan di 438 desa. Sampai akhir September, rencananya hingga 628 desa dan target hingga akhir tahun sebanyak 731 desa.
“Posko yang kami dirikan tidak permanen, hanya sampai kontraknya habis atau sampai desa tersebut kondusif, sampai tidak ada lagi pengaduan kebakaran. Pas patroli, misal, ada pengaduan hotspot, tim patroli tersebut bisa langsung groundcheck. Kalau ada api kecil, bisa langsung melakukan pemadaman dini. Kalau sudah banyak apinya, harus minta bantuan,” jelas Eva.
Ia mengatakan, saat ini hotspot tersebut kebanyakan berada pada Area Penggunaan Lain (APL). Maksudnya, lahan tersebut di luar wilayah hutan maupun konservasi. Penyebab karhutla terbesar adalah adanya pembakaran lahan pertanian yang tidak diawasi, sehingga merambat ke kawasan lainnya.
