Sebelumnya pada 2017, pemerintah sudah melakukan peremajaan 4.446 kebun sawit di Sumatera Selatan, kendati dilapangan yang terealisasi baru sekitar 2000 ha lantaran sisanya masih mengehadapi kendala status lahan, lantas dilanjutkan ke kebun sawit rakyat di Sumatera Utara seluas seluas 9.109 hektare.
Setelaah melakukan peremajaan di dua lokasi tersebut, di tahun 2018 ini, pemerintah bakal melakukan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kembali. Target program itu seluas 185 ribu hektare (ha) yang akan rutin dilakukan setiap tahun. Untuk tahun ini, peremajaan sawit rakyat akan dilakukan di 20 provinsi, dimulai dari Riau pada Februari 2018.
Seperti ditulis Kata Data, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, bahwa program peremajaan lahan sawit bukan untuk menyulitkan petani. Sebab, peremajaan diharapkan bisa menghasilkan nilai tambah produktivitas lahan sawit sebesar Rp 125 triliun setahun. “Program peremajaan sawit rakyat ini sangat penting. Bukan untuk mempersulit rakyat,” kata dia saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Peremajaan Sawit Rakyat, di Kantornya, Jumat (19/1)
Adapun program peremajaan kebun sawit di Provinsi Riau akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak dan Pelalawan. Luas lahan yang akan diremajakan setidaknya 12 ribu hektar. “Masih dicari lagi semoga bisa lebih banyak paling tidak 12 ribu ha,” kata Darmin.
Untuk bantuan pendanaan program itu ditaksir akan mencapai Rp 5 trilun, dengan asumsi bantuan dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Kelapa sawit diberikan sebanyak Rp 25 juta/ha.
Disaat bersamaan, program BPDP-KS yang diberikan untuk peremajaan sawit masih sangat sedikit atau sekitar 1% dari perolehan dana pungutan. Tahun 2017 lalu dari penelusuran InfoSAWIT, dana yang disiapan baru sekitar Rp 500 miliar, kendati saat ini ada upaya untuk meningkatkan kuota dana untuk peremajaan sawit.
Disaat peremajaan sawit rakyat butuh dana besar, justru hasil pungutan BPDP-KS ditengarai megalir ke perusahaan besar sawit. Merujuk laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016, lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group mendapat subsidi Rp 4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun. Lantas, Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar.
Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar).
Dukungan penuh BPDP-KS terhadap pengembangan biodiesel justru menimbulkan pertanyaan bagi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang menganggap BPDP-KS lebih fokus pada subsidi di sektor hilir khususnya produsen biodiesel dan cenderung mengabaikan dan melegitimasi perbaikan tata kelola di sektor hulu yakni perkebunan sawit rakyat.
Lebih lanjut tutur Kepala Departemen Riset dan Teknologi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, dukungan terhadap program B20 ke depan dikhawatirkan bakal melanggengkan deforestasi melalui ekspansi sawit oleh perkebunan sawit skala besar. “Jika hal ini terjadi, maka sama saja BPDP-KS mendukung perusahaan yang selama ini merusak hutan/gambut, melanggar HAM serta berbagai konflik sosial akan berjalan mulus di bawah naungan program B20,” tutur Sabarudin kepada InfoSAWIT.
Lantas, ditengarai program subsidi biodiesel itu hanya akan menguntungkan grup besar perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang juga bergerak di sektor hilir sebagai produsen biofuel. Kondisi ini justru berdampak pada perusahaan-perusahaan sawit yang tidak menerima dana subsidi kendati ikut dipungut dana ekspor sawitnya.
Sementara di tingkat petani, dengan pungutan ekspor CPO yang ada akan berdampak pada kecenderungan turunnya harga TBS sebagai dampak persaingan antara perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan sebagai produsen biofuel dengan perusahaan yang bukan produsen biofuel.
