Provinsi Riau tercatat menjadi provinsi yang paling banyak terjadi konflik agraria, atau konflik Tenurial di Pulau Sumatera sepanjang tahun 2017. Setidaknya data ini yang ditemukan oleh Imparsial Mediator Networking (IMN).
Hal ini diungkapkam IMN berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017, dalam peta indikatif potensi konflik Tenurial kawasan hutan.
“Sepanjang 2017, di Riau ada 37 konflik. Diikuti Jambi 28 konflik, Sumatera Selatan 16, Kalimantan Timur 16 dan Lampung 14 konflik,” ungkap Direktur Eksekutif IMN, Ahmad Zazali pada jumpa pers, Jumat (15/12/2017) di Pekanbaru.
IMN menilai pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan arahan kebijakan politik penyelesaian konflik melalui 2 skema, yaitu Reforma Agraria seluas 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar.
Sayangnya kebijakan tersebut belum mampu berkontribusi menyelesaikan konflik tersebut, karena realisasinya sangat lambat.
“Di Riau, dari 1,4 juta hektar yang dialokasikan untuk dikelola masyarakat, baru 38.483 hektar yang terealisasi. Sehingga wajar Riau menjadi Provinsi dengan potensial konflik tertinggi di Indonesia,” paparnya.
Ahmad Zazali menilai isu-isu utama yang harus diselesaikan adalah persoalan kebijakan yang tumpang tindih, ketimpangan penguasaan hutan dan lahan, pemberian ijin-ijin konsesi yang tumpang tindih, pemberian akses pengelolan hutan yang terabaikan, dan kurang efektifnya berfungsi kelembagaan penyelesaian konflik yang ada.
Berdasarkan hasil riset dari data pengaduan konflik Tenurial yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, sepanjang 2017, setidaknya ada 188 laporan konflik Tenurial di 8 Kabupaten/Kota. Ini disampaikan oleh Suryadi selaku anggota IMN yang melakukan riset di Riau.
“Paling banyak di Siak, 60 laporan, pelalawan 26 laporan, Inhil ada 42 laporan, Rohil 5 laporan, Dumai 7 laporan, Bengkalis ada 34 laporan, Kampar 13 laporan, dan Pekanbaru satu laporan. Semua pelapor kebanyakan dari Perusahaan Kelapa Sawit dan Hutan Tamanan Industri (HTI),” terang Suryadi.
Sumber konflik yang terjadi di Riau menurut Suryadi disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, tumpang tindih lahan, penyerobotan lahan, perbedaan alas hukum yang kemudian saling klaim atas keabsahan kepemilikan lahan.
“Sementara aktor-aktor yang terlibat didalam konflik di Riau terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan cukong pemilik modal non korporasi, masyarakat adat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan kepolisian,” tegasnya.
