Seratusan orang perwakilan Serikat Pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan unit bisnisnya, serta sejumlah pimpinan Paguyuban dari Pangkalan Kerinci, datang mengadu ke Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman di rumah dinas gubernur Riau di kawasan jalan Diponegoro Pekanbaru, Minggu siang (15/10).
Mereka sebagian dari tak kurang dari 25 ribu karyawan RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau dan unit bisnisnya yang resah dan terancam jadi pengganguran.
Ancaman kian terasa setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melayangkan surat peringatan kedua kepada RAPP. Surat peringatan itu terkait Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) yang musti sesuai Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor /MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pengelolaan Lahan Gambut.
Permen itu sendiri adalah hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Perwakilan pekerja itu dikomandani oleh Husni Thamrin, anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pelalawan dan Siak. “Karyawan RAPP dan unit bisnisnya sudah resah oleh Permen KLHK itu. Saya juga ikut menjadi resah. Sebab jika Permen itu dipaksakan, puluhan ribu masyarakat kami akan menganggur,” kata Thamrin saat berdialoh dengan Gubernur Riau.
“Dampaknya bukan hanya kepada kami di Pelalawan. Tapi juga Riau. Pengangguran akan bertambah. Sebab 70 persen karyawan dipastikan akan di-PHK. Belum lagi usaha-usaha di sekitar area kerja perusahaan, akan tutup,” ujar Husni Thamrin.
Dampak lainnya, ratusan ribu anak-anak akan terancam putus sekolah. “Saya enggak habis pikir kenapa pusat terkesan begitu gampang membolak-balikkan peraturan? Apa mereka enggak tahu bahwa masyarakat Riau itu, umumnya sangat bergantung dengan lahan gambut. Sebab hampir 60 persen wilayah Riau merupakan kawasan gambut,” katanya.
M Zakir, putra tempatan Pelalawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), mengaku tak bisa membayangkan jika PHK betul betul terjadi.
“Kami tidak bisa membayangkan seandainya nanti terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap kami dan juga kawan kawan kami. Kami tak bisa lagi turun ke sungai mencari ikan. Kami tak mungkin lagi untuk ‘melokak’ (mencari kayu di hutan). Sebab kami sudah sangat bergantung dengan perusahaan yang berada di tempat kami. Makanya kami sangat berharap kepada Bapak Gubernur untuk memperjuangkan nasib kami,” pinta Zakir.
Selain Zakir, giliran pengurus paguyuban yang datang itu menyampaikan unek-uneknya kepada Gubernur Riau. Mereka dari berbagai suku; Melayu, Minang, Batak, Nias, Aceh, Jawa, Sulawesi Selatan, Pasundan dan suku Tionghoa serta dari keluarga perantau lainnya.
“Besok saya akan membahas persoalan ini dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” Arsyadjuliandi berjanji.
Kemarin, kata lelaki yang akrab disapa Andi Rachman itu, persoalan itu bakal disampaikannya langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke empat provinsi di Pulau Sumatera.
Tapi rencana itu urung lantaran Presiden hanya kunker ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Sementara ke Riau dan Sumatera Barat (Sumbar) ditunda.
