Setelah beredar berita pencabutan Izin terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang dimuat di laman Foresthints beberapa hari lalu, bantahan datang dari pihak korporasi. Ternyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hanya sebatas memberi peringatan kedua kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) karena rencana kerja usaha (RKU) dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut, bukan mencabut izin.
Adalah Agung Laksamana, Direktur Hubungan Korporasi APRIL Group, induk usaha RAPP, menjelaskan kepada media bahwa pihaknya menerima surat peringatan kedua yang menyatakan RKU tidak sah sebagai acuan dalam kegiatan operasional di lapangan. Di sisi lain, laman Foresthints yang menyatakan bahwa RAPP telah mendapatkan sanksi pelarangan aktivitas operasional belum juga mengalami perubahan. Mana yang benar?
Rasa penasaran publik memang belum terpuaskan secara keseluruhan. Namun, yang menarik adalah sinyal yang diberikan pemerintah ternyata begitu kuat mendukung RAPP, terutama dengan pemberian Primaniyarta Award kepada para eksportir berprestasi dan Primaduta Award kepada para mitra dagang setia produk Indonesia.
Dalam ajang ini, APRIL ikut serta. Posisi perusahaan sebagai lima besar pemasok kertas global jelas tak akan dilewatkan begitu saja oleh pemerintah. Apalagi, dalam pidato sambutannya, Presiden Jokowi menunjukkan rasa terima kasihnya atas kinerja sektor nonmigas nasional yang berhasil membukukan kenaikan ekspor lebih dari 15% pada semester I/2017 ini.
Dengan dukungan penuh pemerintah seperti yang ditujukan dalam acara penghargaan eksportir nasional itu, tampaknya sulit sekali bagi siapa pun, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, melakukan kampanye negatif atas APRIL Group. Dukungan tersebut secara tak langsung membantah “hasil penelitian” sepihak yang diselenggarakan LSM lingkungan yang ditengarai mendapat sponsor dari pihak luar negeri.
Sebagaimana diketahui, pada Agustus lalu, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) meluncurkan satu laporan tentang kegagalan industri kertas di Indonesia dalam mereformasi praktik pengelolaan gambut. Laporan yang termuat dalam dokumen Environmental Paper Network itu menyatakan bahwa lahan gambut masih saja dikeringkan oleh para pelaku usaha untuk membudidayakan pohon kayu akasia.
Kala itu Jikalahari menyatakan bahwa karbon yang hilang dari lapisan tanah menyebabkan turunnya permukaan lahan gambut. Kondisi demikian mengakibatkan banjir dan berkurangnya lahan produktif, termasuk aktivitas pengeringan lahan gambut yang menurut para LSM itu merupakan akar permasalahan dari terus terjadinya bencana kabut asap dari tahun ke tahun.
Kuatnya sinyal dukungan pemerintah atas RAPP secara eksplisit juga diamini oleh Agung. Kepada media beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa PT Riau Pulp and Paper (RAPP) selaku anak usaha APRIL selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terus memacu kinerja ekspor hingga menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Ia menepis tudingan yang dilancarkan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma). Mereka menuding RAPP telah mengambil alih lahan masyarakat serta menerobos wilayah perlindungan gambut.
Agung menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian KLHK serta Badan Restorasi Gambut (BRG) akan melakukan kajian lapangan terhadap permasalahan ini. Langkah tersebut dilakukan APRIL Group dan pemerintah guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak dalam permasalahan yang terjadi di Merbau.
Silang sengketa dua pihak yang saling berseberangan ini jelas membingungkan publik. Namun, fakta bahwa serangan yang dilakukan LSM terjadi pada saat harga kertas global sedang bagus-bagusnya jelas memantik kecurigaan publik. Apalagi sebagaimana diketahui, dengan beroperasinya pabrik baru RAPP di Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau, akan menempatkan RAPP sebagai produsen kertas nomor dua terbesar di dunia setelah International Paper dari AS.
Sudah jadi rahasia umum bahwa geliat protes LSM-LSM lingkungan negeri ini juga tak lepas dari “campur tangan” pihak asing yang mendompleng, dengan mengusung berbagai kepentingan. Publik pasti mengingat beberapa waktu lalu pernah dirilis sebuah artikel berjudul “Menelisik Kemurnian Suara LSM Lingkungan di Indonesia” yang dikirimkan oleh Dr der Forst Ir Ricky Avenzora, MSc.F.Trop, kepada Antara.
Dalam artikel itu diungkapkan daftar LSM dan institusi lain di bidang lingkungan yang mendapatkan dana asing, terutama yang terkait dengan lembaga Climate and Land Use Alliance (CLUA) yang berpusat di San Francisco, California, AS. Penelusuran website institusi tersebut pada 7 dan 20 Januari 2016 menunjukkan bahwa untuk Indonesia Initiative Grand And Contract List, sejak 2010 sampai sekarang (http://www.climateandlandusealliance.org) sudah lebih dari 44 juta dolar AS hibah dana lingkungan dikucurkan kepada berbagai LSM lingkungan dan institusi lain di Indonesia.
Beberapa civil society di Indonesia yang menjadi penerima dana lingkungan dari institusi tersebut, di antaranya Huma (575 ribu dolar AS), Jerat (114 ribu dolar AS), FPP (3.573.477 dolar AS), AMAN (699.826 dolar AS), JKPP (800 ribu dolar AS), KKI WARSI (595.289 dolar AS), Kemitraan (1.230.400 dolar AS), Mongabay Org Corp (735 ribu dolar AS), RAN (2.096.000 dolar AS), Samdhana Inc. (3.922.429 dolar AS), WetlandS Int. (249.962 dolar AS), WWF (200.445 dolar AS), dan WALHI (536.662 dolar AS).
Yang menarik, publik juga mengatahui bahwa Ketua BRG, Nazir Fuad, tercatat pernah lama bekerja sebagai salah satu konsultan senior di CLUA.
