Produksi minyak bumi di Riau terhitung empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Anjloknya harga minyak dunia menjadi penyebab yang disertai pengurangan hasil produksi untuk menghindari kerugian biaya operasional.
Hal itu dapat dilihat dari tabel data yang disampaikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau. Dimana dari tahun ke tahun terus berkurang hasil produksi minyaknya.
“Memang dalam kurun waktu empat tahun terakhir kita memang terus mengalami penurunan,” ungkap Kepala ESDM Riau Syahrial Abdi disadur dari riauaktual. Kamis (27/7/17).
Akibat menurunnya hasil produksi minyak yang menjadi sektor handalan di Riau tersebut jelas berpengaruh. Baik Pemerintah Provinsi mau pun tiga dari delapan kabupaten yang memiliki hasil minyak. Seperti Bengkalis, Siak dan Rohil. Sementara sisanya, Inhu, Kampar, Rohul, Pelalawan dan Kepulauan Meranti meski terkena imbas namun tak terlalu besar karen produksinya tak terlalu besar.
Pasalnya, ketiga daerah seperti Bengkalis, Siak dan Rohil tersebut, sebanyak 63 persen APBD mereka bergantung bergantung pada Dan Bagi Hasil (DBH) minyak.
Ada pun tabel data produksi minyak tersebut yakni, pada 2013 produksi Barel Bagian Total Lifting (BBTL) terdapat 126.556.611,67 barel, 2014 turun menjadi 119.433.077,73 barel, 2015 turun menjadi 111.064.878,01 barel.
Kemudian 2016 turun lagi menjadi 98.892.755,91 barel. Sedangkan pada semester pertama tahun 2017, produksi minyak bumi baik yang dikelola Chevron dan BUMD berada diangka 21.862.029,44 barel.
Lebih lanjut disampaikannya, data produksi minyak di Riau merupakan rill time yang dapat diakses setiap saat, karena Riau sudah mendapat password untuk mengakses berapa lifting minyak bumi Riau yang diproduksi.
“Kita sudah diberi paswordnya sejak Maret 2016 lalu. Jadi sudah bisa mengakses produksi minyak Riau, dan kita tahu lifting berapa dan produksi berapa. Dan password akses itu Riau pertama diberi oleh SKK Migas,” ungkap Syahrial.
Dengan kemudahan itu, sebut dia, rekonsialisasi lifting minyak Riau ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sudah bisa membawanya secara langsung. Dimana sebelumnya Pemprov Riau hanya disodorkan kertas kerja baru direkon.
“Kalau sekarang kita sudah bisa membuat data perbandingan dengan SKK Migas sebelum direkon ke kementerian. Dulu kita taunya hanya mendapatkan 10 persen dari DBH, berapa-berapa produksi minyak Riau tidak tahu,” pungkasnya.
