Kondisi politik di Provinsi Riau jelang helat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 mendatang terbilang kondusif. Meski begitu, politik pragmatis terkesan tidak memberi edukasi politik kepada masyarakat pemilih. Salah satunya, dengan adanya praktik transaksional di tubuh partai politik.
Sejumlah dinamika politik terutama pergerakan bakal calon (Balon) dalam upaya mendapatkan perahu terus terjadi jelang akhir 2017 ini. Sejauh ini, baru incumbent, Arsyadjuliandi Rachman alias Andi Rahman, yang memantapkan diri untuk maju berpasangan dengan Bupati Rokan Hilir (Rohil) Suyatno. Pasangan ini dipastikan bertarung dengan menggunakan perahu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Lalu, bagaimana dengan figur dan partai politik yang lain? Mereka diketahui masih sibuk melakukan lobi-lobi politik dengan sejumlah Parpol, padahal masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau tinggal menghitung hari saja.
Proses pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dijadwalkan dilakukan pada 8 hingga 10 Januari 2018. Kondisi ini menunjukkan adanya transaksi-transaksi politik yang bersifat transaksional.
“Kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara, ini seharusnya sudah clear (sudah ada kepastian calon yang akan bertarung,red). Karena harus sudah ada kepastian terkait siapa yang akan diusung oleh Parpol atau gabungan partai politik di luar Partai Golkar dan PDIP,” ungkap Pengamat Politik dan Tata Negara Universitas Riau, Mexsasai Indra, Kamis (28/12).
“Seharusnya jelang 2018 ini kan sudah dapat dipastikan siapa tokoh-tokoh yang akan bertarung dalam Pilgubri 2018,” lanjutnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Mexsasai, masyarakat tergiring dalam suatu ketidakpastian yang berdampak belum adanya suatu penetapan di hati terhadap tokoh yang akan dipilih pada 12 Juni 2018 mendatang.
“Polarisasi kekuatan kan belum bisa dideteksi sebagai akibat dari belum nampaknya anatomi dari kekuatan elit yang mengerucut pada satu titik pertemuan kepentingan dari masing-masing parpol untuk mengusung jagoannya. Secara psikologi masyarakat juga belum tergiring oleh irama elit karena belum ketemunya calon-calon yang akan diusung parpol atau gabungan parpol,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik UR lainnya, Saiman Pakpahan mengatakan, kondisi politik Riau di tahun 2017 ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat, sebutnya, tidak mendapat edukasi atau pembelajaran politik dari kondisi yang ada.
“Kondisi politik masih diwarnai konsep-konsep politik sepeti masa lalu. Maksudnya tidak ada hal membuat situasi politik atau edukasi politik di Riau berubah,” kata Saiman.
Tidak adanya perubahan yang dimaksud Saiman yakni terkait masih adanya praktik transaksional, khususnya dalam mendapatkan perahu guna mengikuti Pilgubri 2018 mendatang.
“Money politic dalam setiap agenda politik, ini menjadi proses politik yang menjadikan edukasi politik kepada masyarakat yang tidak baik. Hal ini selalu dipelihara oleh elit-elit politik itu demi kepentingan politik mereka,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, elit politik terkesan ‘menggadaikan’ partainya kepada orang lain yang notabene bukan kadernya. Hal ini, menurutnya, tidak boleh terjadi karena parpol itu harus diisi dengan nilai-nilai dan ideologi yang diketahui oleh kadernya sendiri.
“Jangan membangun partai untuk disewakan oleh pihak lain. Harusnya partai itu syarat dengan nilai dan ideologi. Seharusnya yang dikuatkan itu kader-kader mereka, sehingga tidak ada lagi non kader bisa membeli partai. Artinya ini negara uang. Siapa yang punya uang dia punya kesempatan membeli partai,” sebut Saiman.
Ke depan, dirinya berharap agar elit partai konsern pada nilai politiknya dengan memberi warna berbeda kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas untuk menentukan sikap politik masyarakat. “Jangan ada lagi sikap politik yang dimobilisasi oleh sekelompok orang,” harapnya.
“Ke depan, di tahun yang akan datang semua stakeholder di Riau khususnya parpol mampu menempatkan masyarakat luas atau pemilih teredukasi dengan baik,” tutup Saiman.
