Keseriusan pemerintah menggesa pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang lebih-kurang 130 kilometer (Km) menjawab pertanyaan sekaligus keraguan sebagian masyarakat.
Kondisi eksisting ruas tol yang merupakan bagian dari Trans Sumatera itu sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan pantauan terakhir, konstruksi jalan dari Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, hingga Duri (seksi I – III) sepanjang lebih-kurang 55 Km, sudah dilakukan land clearing (pembersihan lahan) dan sebagian sudah selesai tahap penimbunan, pemadatan dan pembuatan badan jalan. Sudah nampak terbentang ruas jalan yang akan dilalui.
Tentu saja, PT Hutama Karya yang ditunjuk sebagai pelaksana oleh Kementerian BUMN akan terus melanjutkan hingga seksi VI atau Dumai, begitu pembebasan lahan tuntas pada akhir Juli 2017, seperti yang direncanakan. Bahkan diharapkan akhir tahun ini sudah ada ruas tol yang fungsional dan operasional terutama seksi I (Pekanbaru-Minas) sepanjang lebih-kurang 9,7 Km.
Impian masyarakat Riau memiliki jalan tol dengan total investasi sebesar Rp16 triliun itu, diperkirakan akan terealisasi secara keseluruhan pada akhir 2019. Kalau sudah jadi, wilayah Riau daratan dan Riau pesisir dengan sendirinya terkoneksi. Jarak tempuh Pekanbaru menuju Kota Pelabuhan Dumai yang selama ini memakan waktu 4-5 jam bisa dihemat menjadi sekitar 2 jam saja.
Pembangunan jalan tol ini dipastikan akan mengubah wajah Provinsi Riau secara keseluruhan. Multiplier effect-nya pasti sangat besar. Daerah-daerah di sepanjang jalur tol akan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita lihat di tempat-tempat lain, khususnya di Pulau Jawa. Tentu saja, ini memberi harapan baru dan optimisme yang tinggi menuju Riau yang lebih maju dan berkembang.
Pasca kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil ke Pekanbaru, baru-baru ini, Sabtu (8/7/2017), percepatan pekerjaan fisik jalan tol Pekanbaru-Dumai terus dilakukan oleh PT Hutama Karya.
Soal pembebasan lahan, sesuai penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, pengukurannya sudah mencapai 100 persen, setelah itu dibawa ke tim apraisal, dihitung berapa nilai yang harus dibayar kepada pemilik lahan, lalu diganti rugi.
Memang ada beberapa kendala dalam pembebasan lahan. Terhadap 100 persen kebutuhan lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, sekitar 23 persen di antaranya masuk dalam kawasan. Solusi atas persoalan ini tentu melalui pinjam pakai lahan. Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) akan mendudukkan persoalan ini untuk dicarikan solusi terbaik.
Selain persoalan kawasan, ada juga kendala terkait lahan konsesi PT. Chevron Pacific Indonesia yang eksistingnya ditempati masyarakat. Ini juga sedang dilakukan pembahasan antara Kementerian PUPR, SKK Migas, PT Chevron dan Kanwil BPN Provinsi Riau untuk mencari solusi terbaik.
Mudah-mudahan impian masyarakat Riau untuk menikmati jalan tol segera terwujud tanpa rintangan yang berarti. Insya Allah.
