Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pihaknya mengawasi sejak dini beberapa Provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan.
“Kami terus mewaspadai, tidak boleh berhenti. Tanggal 2 kemarin juga masih ada api di perbatasan Riau dan Sumut, kemudian perbatasan Riau dan Sumbar,” kata Menteri Siti di Istana Negara, Jakarta (6/2).
Jumlah titik api sepanjang Januari tercatat 33 titik. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pada 2017 sebanyak 101 titik, kemudian 2016 sebanyak 199 titik.
“Jadi walaupun lebih kecil tapi tetep harus diwaspadai,” tegas Menteri Siti.
Dalam rilis yang diterima RIAUONLINE.CO.ID, Selasa 6 Februari 2018, Menteri Siti memastikan unit observasi KLHK terus melakukan pengawasan lapangan pada semua titik tersebut. Menteri Siti bahkan mengaku ikut memantau perkembangan titik api di berbagai wilayah rawan, secara langsung melalui teknologi aplikasi dari smartphone android miliknya.
Secara khusus ia juga meminta ada pemantauan terhadap Provinsi Riau yang hampir setiap tahun pada periode Februari selalu terjadi Karhutla. Selain itu musim yang berbeda di setiap wilayah turut menjadi catatan KLHK untuk memantau titik api setiap daerah.
“Kalau Riau pada Februari diwaspadai kemudian Kalbar juga termasuk cepat antara Maret atau April musim panasnya. Yang agak aneh dari dulu Riau dari Februari akhir sampai Maret tinggi hotspot-nya. Karena itu kami awasi terus,” ungkapnya.
Dalam pidatonya Presiden mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang terdiri dari berbagai elemen termasuk TNI dan Polri untuk pencegahan dan pemadaman titik api di berbagai daerah. Hasilnya tahun 2016 dan 2017, Indonesia berhasil mengatasi Karhutla, serta tidak terjadi bencana asap secara nasional seperti tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.
“Saya senang sekali pada acara tadi Bapak Presiden juga langsung menyapa Dandim, Kapolres, jadi langsung ke tingkat lapangan. Itu saya kira disentuh dan dirasakan langsung oleh unit kerja yang terdepan. Kalau sudah Dandim dan Kapolres itu langsung ke Babinsa dan Babinkantibmasnya. Tentu saja hal-hal teknis tetap menjadi tanggung jawab KLHK, BMKG, dan BNPB. Mudah-mudahan 2018 ini semakin baik,” tutup Menteri Siti.
