Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa tak ada persoalan lingkungan dalam proses divestasi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, peta jalan pengelolaan limbah tailing perusahaan ini hingga 2024 telah selesai.
Hal tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kalau saya sudah lapor Presiden berarti sudah selesai,” kata Siti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11).
Siti memaparkan, Freeport sudah menyampaikan peta jalan pengelolaan limbah tailing. Menurutnya, tingkat limbah Freeport akan dikurangi dari 15.716 Total Soluble Solid (TSS) miligram per liter (mg/L) pada 2019 menjadi hanya 11.088 TSS mg/L pada tahun 2024.
Penurunan akan dimulai per tahun 2020 mendatang dengan rasio per 160 ribu ton produksi. “Bertahap karena banyak yang perlu diselesaikan,” kata Siti.
Sedangkan mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Freeport, Siti menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyepakatinya.
Sedangkan Lukas ketika dikonfirmasi mengaku siap meneken rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan. Nantinya surat tersebut akan diberikan dirinya kepada Siti. “Sebentar saya tanda tangan, selesai,” kata Lukas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun berjanji untuk secepatnya menyelesaikan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Hanya, ia menyatakan, “Tinggal secara korporasi Inalum harus menyelesaikan proses akuisisinya itu yang paling besar memang pembayaran dan izin-izin.”
Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas untuk membahas divestasi Freeport. Dalam rapat itu, Jokowi meminta agar semua tahapan divestasi itu bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.
“Proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi. akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua,” kata Jokowi.
