Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, optimis program pengembangan pangan pada lahan rawa gambut di Kaliamantan Tengah tidak akan mengulangi kegagalan Presiden Soeharto tahun 1995. Konsep food estate yang sudah mulai berjalan saat ini memadukan pertanian, perkebunan, peternakan yang terintegrasi dalam satu kawasan dengan teknologi pertanian modern.
“Selama karir saya tidak pernah ada yang gagal. Pak Soeharto saja kuat-kuat gagal di Kalimantan. Saya pelajari kenapa dia gagal,” jelas Mentan Syahrul, saat diskusi dengan sejumlah media di salah satu gazebo taman Kementerian Pertanian pada Selasa (17/11/2020).
Mentan Syahrul menjelaskan, setidaknya ada beberapa catatan penyebab kegagalan “Gambut Sejuta Hektare” yang gagal dalam masa Orde Baru, yakni hamparan lahan yang diintervensi terlalu luas. Penyebab kegagalan lainnya adalah kekurangan petani terampil dan belum memaksimalkan penggunaan teknologi.
“Pendekatan pun masih pendekatan-pendekatan proyek. Satu kali berhasil, ketika petani yang didatangkan dari Pulau Jawa kembali, maka proyek tersebut hancur kembali,”tambahnya.
Mentan Syahrul menambahkan, pengembangan pangan food estate sudah terealisasi sekitar 29.200 hektare dari rencana 30.000 hektare. Dalam pengembangan lahan gambut bekas PLG tersebut masih membutuhkan banyak petani. Untuk itu, intervensi mekanisasi masih harus dilakukan.
“Masih kekurangan petani, karena di di sana masih 1 banding 2. 1 orang petani masih memegang dua hektare itupun masih kurang,” ungkapnya.
Menteri Pertanian Indonesia ke-28 ini berharap, dalam memaksimalkan pengembangan food estate bisa mengerahkan 10 ribu penjamin pembelian hasil panen petani (off taker). Jika proyek food estate sukses, model usaha pertanian yang terkombinasi dengan komoditas lainnya tersebut akan dikembangkan di wilayah lain dengan lahan per 1.000 ha.
“Semoga dari sawah kombinasi dan exiting, tadinya satu kali panen, bisa kita tingkatkan dua atau tiga kali panen dalam setahun,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto, menjelaskan bahwa Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan food estate dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) (Pasal 6 Ayat 1), dengan syarat harus melewati kajian Tim Terpadu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menyelesaikan UKL UPL dalam rangka perlindungan lingkungan.
Sigit menegaskan bahwa, tidak dapat melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan Komitmen UKL-UPL. Selain itu, juga perlu mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan. Dalam hal untuk kepentingan reforma agraria, selanjutnya areal yang telah siap untuk areal tanaman pangan dapat dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu KHKP merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Penetapan KHKP dapat dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Areal KHKP tidak akan dilepaskan atau tetap menjadi kawasan hutan.
Kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan digunakan untuk pembangunan Food Estate adalah kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung, yaitu kawasan HL yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan.
Kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung tersebut, dengan kegiatan Food Estate juga sekaligus merupakan kegiatan pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan lindung dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan yang dikenal sebagai tanam wana tani (agroforestry), kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wana ternak (sylvopasture), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina (sylvofishery). Tanaman hutan pada kombinasi-kombinasi tersebut di atas akan memperbaiki fungsi hutan lindung.
“Didalam model pengembangan Food Estate selain untuk lahan pertanian berkelanjutan secara modern dan dengan intervensi teknologi tinggi (benih, pemupukan, tata air, sistem mekanisasi, pemasaran dll), juga mencakup pola kerja hutan sosial. Untuk itu kawasan hutan lindung yang akan digunakan sebagai areal food sstate tidak harus dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan, namun yang terpenting harus dilakukan di kawasan hutan lindung yang memenuhi syarat sebagai hutan lindung yang sudah tidak ada tegakkan pohonnya, atau fungsi hutan lindungnya sudah tidak ada lagi,” ungkap Sigit.
Sebelum implementasi kegiatan food estate diperlukan penyusunan masterplan pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun Detail Enginering Design (DED) dalam hal berkaitan KHKP yang berasal dari kawasan hutan lindung, serta penyusunan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain untuk menjaga keberlanjutan food estate dan menjaga kelestarian lingkungan.
