Komisi Nasional Indonesia untuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memerhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur.
Amdal proyek pemugaran di Taman Nasional Komodo, menurut Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman, harus mempertimbangkan pelestarian dan perlindungan habitat hewan purba tersebut.
“Pelestariannya, dan agar manusianya juga jangan terlalu banyak yang datang sehingga komodo tidak bisa berkembang, maka harus ada pengendalian. Pengendaliannya oleh UNESCO diminta supaya menyiapkan Amdal,” kata Arief Rachman kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (27/10).
Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) merupakan badan pemerintah nonstruktural yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menghubungkan UNESCO dan Pemerintah Republik Indonesia. Dari seluruh organisasi PBB yang ada, UNESCO adalah satu-satunya yang memandatkan negara anggotanya untuk membentuk Komisi Nasional sebagaimana klausul yang tertuang dalam Piagam Komisi Nasional untuk UNESCO.
Kendati begitu, Arief mengakui, UNESCO sebagai lembaga hanya bertugas mengawasi salah satu warisan dunia tersebut. Ia menekankan, lembaganya tidak bisa mendikte pemerintah dalam bentuk kebijakan.
Yang bisa dilakukan menurut dia, adalah mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan.
“UNESCO adakan evaluasi, dan evaluasi itu bisa ingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan,” jelas dia.
Setidaknya ada tiga aspek yang diawasi dan dapat dievaluasi antara lain soal manajemen, keuangan dan, pembangunan. Dari ketiga aspek ini, pemerintah mendapatkan pedoman dari UNESCO.
Mengenai manajemen dan pembangunan, Arief menerangkan pemerintah harus mengedepankan upaya pelestarian. Karena itu pembangunan pariwisata tidak boleh mengganggu kelestarian habitat di sana.
Namun dia menganggap, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan perkembangan manajemen dan pembangunan yang baik di Pulau Rinca. Menurut dia, komodo di sana berkembang cukup biak. Dan kondisi ini harus dipertahankan.
“Kalau bangun pariwisata kayak di Borobudur. Nggak boleh buat hotel tinggi-tinggi, nggak boleh ada pembangunan yang menghambat, mengganggu perkembangbiakan komodo,” ujar dia.
“Hal-hal kayak gitu harus diperhatikan. Ujung-ujungnya jangan cari duit doang,” lanjut Arief lagi.
Ia pun menjelaskan, Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca merupakan salah satu dari sembilan warisan dunia di Indonesia yang harus dilindungi. Warisan lain di antaranya termasuk Taman Nasional Lorentz, Papua; Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera; dan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Organisasi PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut sebelumnya menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) pada 1991 dengan tujuan perlindungan terhadap satwa langka komodo dan lingkungan hidupnya. Itu sebab, UNESCO pun bertugas memperhatikan kondisi kawasan tersebut.
Sebelumnya perwakilan kelompok masyarakat sipil peduli Pulau Komodo melayangkan surat dan meminta UNESCO mengambil aksi merespons wacana proyek wisata prioritas pemerintah di Pulau Rinca.
Pembangunan ‘Jurassic Park’ di Resort Loh Buaya, Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, NTT tersebut menuai kritik dari aktivis lingkungan dan kelompok warga lokal.
Mereka khawatir, pembangunan tersebut justru mengancam ekosistem komodo yang seharusnya dilindungi.
“Kami selaku masyarakat asli Pulau Komodo yang sekian tahun telah diwasiatkan oleh leluhur untuk menjaga komodo sebagai saudara, telah dicederai oleh bangunan investasi di dalam alam Komodo,” kata Akbar, Koordinator Garda Pemuda Komodo, Senin (26/10).
Proyek wisata di Pulau Rinca ramai diperdebatkan di media sosial setelah foto seekor komodo berhadap-hadap dengan truk konstruksi, beredar. Setelah insiden itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginstruksikan lokasi pembangunan ditutup dari akses wisatawan.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem KLHK, Wiratno mengatakan bakal mengawasi jalannya proyek tersebut dan memastikan tidak satupun komodo yang mati karena dampak dari pembangunan.
Ia menegaskan area wisata yang dibangun hanya 2,5 persen dari luas Pulau Rinca. Selain itu menurut dia, terdapat 60 komodo yang berhabitat di area seluas 500 hektar tersebut.
