Lembaga Adat Melayu Riau menyatakan Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia melalui wakil menterinya, Arcandra Tahar setuju dan akan memfasilitasi provinsi tersebut mengelola ladang minyak Blok Rokan.
“Ini dirasakan berbagai komponen masyarakat, sehingga memunculkan gagasan untuk bagaimana terlibat dalam pengelolaan ladang minyak khususnya di Blok Rokan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abu Bakar melalui pesan elektronik di Pekanbaru, Kamis.
Hal itu dikatakannya usai bertemu di Ruang Makalehi, Gedung Heritage, Kementrian ESDM, Jakarta pada Rabu (15/8). LAMR meminta daerah terlibat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kementrian akan memfasilitasi tim dari Riau untuk duduk bersama dengan PT. Pertamina.
Selain LAMR, rombongan dalam pertemuan tersebut juga ada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Ketua DPRD Septina Primawati Rusli. Selain itu, sejumlah perwakilan dari pagayuban yang ada di Pekanbaru seperti Jawa, Batak, dan Tionghoa.
Tidak ketinggalan pula Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Pekanbaru. Dari LAMR juga turut hadir Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri Al azhar, Wakil Ketua Umum MKA Datuk H.R. Marjohan, Sekretaris Umum MKA Datuk Taufik Ikram Jamil, Bendahara Umum DPH Datuk H.Isharudin, dan sejumlah pengurus lainnya.
Sedangkan dari Kementerian ESDM, Wamen Arcandra didampingi sejumlah pejabat tinggi di kementerian tersebut antara lain Direktur Jenderal Migas Dr Ir Djoko Siswanto.
LAMR, lanjutnya sudah mengeluarkan warkah dengan sembilan pernyataan tanggal 1 Agustus 2018. Diantaranya berisi pengelolaan Blok Rokan harus melibatkan daerah dengan porsi daerah 70 persen di luar “participant interest” 10 persen. Kemudian mengeluarkan pancung alas dua persen untuk pemakaian tanah atau hutan ulayat akibat pengelolaan tersebut. Selain itu mengutamakan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, dan beasiswa.
Syahril yang didampingi Taufik Ikram Jamil, kemudian menyerahkan warkah itu kepada Wamen Arcandra. “Saya terima ini ya,” kata Arcandra yang langsung meletakkan map berisi warkah LAMR itu di atas meja di hadapannya.
Menurut Arcandra, pihaknya amat memahami keinginan masyarakat Riau melalui LAMR tersebut. Untuk itu sepanjang dalam batas wewenangnya, apa yang diwarkahkan LAMR amat memungkinkan untuk dibicarakan. Di sisi lain beberapa di antaranya sesuai dengan ketentuan yang ada.
