Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya membatalkan Rencana Kerja Usaha (RKU) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Pembatalan RKU ini diterbitkan Kementerian LHK pada 17 Oktober 2017, setelah sebelumnya perusahaan menerima dua surat peringatan dalam waktu berdekatan yakni masing-masing tanggal 28 September dan tanggal 6 Oktober 2017.
Hal ini diungkapkan Direktur Hubungan Korporasi PT RAPP, Agung Laksamana didampingi Direktur Operasional Ali Sabri, dalam konferensi pers yang digelar manajemen PT RAPP di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
“Kami sangat menyayangkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 93/VI,BHUT/2013 persetujuan revisi RKU Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri 2010-2019 PT RAPP,” ungkap Agung.
Akibat kebijakan ini, perusahaan bubur kertas raksasa ini menghentikan sebagian operasionalnya. Celakanya, 4.600 karyawan PT RAPP mulai hari juga sudah berangsur dirumahkan.
“Akibat surat pembatalan RKU ini, dengan berat hati kami mengambil keputusan, merumahkan 4.600 karyawan secara bertahap dan 1.300 karyawan lainnya berpotensi akan dirumahkan lagi,” paparnya.
Sementara Direktur Opersional PT RAPP, Ali Sabri mengatakan sejak terbitnya SK pembatalan RKU oleh Kementerian LHK, terhitung 16 Oktober perusahaannya sudah mengurangi bahkan menghentikan operasional.
Para pekerja di bagian pembibitan, penanaman, pengangkutan bahan baku di wilayah operasional PT RAPP sudah dirumahkan. “Mulai 18 Oktober jam 00.00 wib kita sudah stop beroperasi dan dampaknya ribuan karyawan sudah kita rumahkan,” tukasnya.
Kepada wartawan Ali Sabri mengatakan pihaknya percaya bahwa pemerintah akan meberikan solusi terbaik dalam masalah ini. Namun dalam solisi yang ditawarkan, PT RAPP berharap pemerintah mendahulukan penyelesaian Lahan Usaha Pengganti (land swap) secara bertahap dengan kondisi clean dan clear secara teknis dan ekonomis di sekitar lokasi industri, sebelum areal tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.
