Tak hanya sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga dibuang begitu saja ke aliran Sungai Citarum. Bahkan, hal itu sudah dinilai biasa. Maka, wajar sungai sepanjang 296 kilometer itu dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia.
Ironinya, masyarakat juga menjadi pelaku sekaligus pihak paling dirugikan dari kondisi tersebut. Paling mengherankan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan adanya laporan limbah batu bara dibuang ke sungai yang menjadi sumber kehidupan 25 juta orang tersebut.
Walhi menerima laporan adanya dugaanya perusahaan di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang dengan sengaja membuat limbah batu bara ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. ”Di sana, kami menemukan ada perusahaan yang membuang limbah batu bara secara tercecer. Padahal di sana tidak ada pabrik. Ditaruh di pinggir sungai.
Waktu itu, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat bilang mau investigasi siapa pembuangnya. kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan.
Tapi, kasus itu kemudian hanyut seiring waktu. Sampai sekarang tidak diketahui pabrik pengolahan batu bara tersebut. Laporan hasil investigasi DLH Jawa Barat juga belum diterima oleh Dadan hingga kini.
Dia mengatakan, jumlah temuan di beberapa wilayah menunjukkan masih ada perusahaan yang sengaja membuang limbah B3 secara ilegal seperti di Kabupaten Bandung, Karawang hingga Purwakarta.
”Biasanya mendapatkan laporan dari warga yang langsung ditindaklanjuti dengan melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup Jabar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Info terbaru memang limbah B3 itu banyak dibuang di Karawang,” bebernya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pembuangan limbah B3 ilegal melalui sungai juga diindikasikan dilakukan sejumlah pabrik yang berada di Purwakarta. ”Limbah bahan berbahaya beracun itu bisa timbul dari industri tekstil dan kulit pengolahan, karet dan lain-lain,” ungkap Dadan.
Walhi Jawa Barat menjadi salah satu motor yang mendorong penegakan hukum pencemaran limbah di Sungai Citarum. Organisasi yang konsen pada isu lingkungan tersebut menerangkan, perusahaan tersebut menyalahi aturan perizinan yang diterbitkan KLHK.
Aturan membuang limbah B3 atau medis sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Untuk itu KLHK sejatinya bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan yang terindikasi.
Anggota Koalisi Melawan Limbah, Dhanur Santiko mengatakan, membuang limbah batu bara ke DAS Citarum sudah hal biasa. ”Yang begitu sudah biasa. Itu mah, bukan rahasia lagi,” jelasnya.
Seharusnya, secara teknis, bekas pembakaran ”emas hitam” itu harus diolah atau dimusnahkan. Bukannya dibuang ke sungai. ”Ini (Batu bara,Red) kan limbah berbahaya. Tapi dibuang ke sungai. Kenapa? Karena biaya pengolahannya besar,” sambung pria yang pernah bergabung di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.
Dhanur menjelaskan, para pelaku atau industri pembuangan limbah ke sungai mestinya ditindak tegas. Sebab, regulasinya sudah sangat jelas. Sehingga pemerintah, organisasi atau masyarakat yang terdampak limbah dapat melaporkan. ”Sanksi pidananya juga ada. Kalau perdata, maka perusahaan harus melakukan pemulihan lingkungan,” jelasnya.
Secara subtansi, Satgas Citarum Harum harusnya menjadi solusi atas persoalan pencemaran limbah di sungai yang airnya berasal dari mata air Cisanti.
Terpisah, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menekan limbah dibuang begitu saja ke DAS Citarum.
Caranya dengan melakukan sosialisasi sekaligus mengatur izin pengelolaan limbah B3 menggunakan program daring. Andalan KLHK adalah program Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Menurut Rosa, OSS dengan sangat tegas mengatur tata cara dan pemberian izin administrasi kepada perusahaan yang mengahsilkan limbah B3. ”Dalam peraturan OSS, untuk pengelolaan limbah B3 terbagi menjadi dua perizinan. Untuk penghasil limbah B3 itu dinamakan izin operasional pengelolaan limbah B3. Kalau untuk jasa pengolah limbah B3 itu izin usaha jasa,” ujar Rosa.
Rosa menjelaskan, KLHK tengah mengedepankan pengurangan limbah B3 dengan cara pemanfaatan. Sehingga tak harus dibuang ke sungai. Pemanfaatannya ucap perempuan berjilbab dapat menjadi batu bata, atau sumber energi untuk menjalankan proses produksi. ”Namun perizinan pengelolaan limbah B3 bukan perizinan teknis. Sehingga kita tidak meninggalkan prinsip-prinsip untuk menjaga dampak lingkungan itu tetap dikedepankan,” pungkas dia.
