Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai bahwa Menteri Siti Nurbaya tidak becus dalam melakukan kampanye, sosialisasi, dan pendataan mengenai isu-isu lingkungan hidup, korupsi, pekerja Anak serta pelanggaran HAM dalam industri kehutanan Indonesia, utamanya industri perkebunan sawit.
Jika semua itu dilakukan dengan baik oleh Menteri Siti, maka ia bisa dengan mudah menjawab tudingan Uni Eropa.
“(Dia bisa bilang) kalau sebenarnya industri sawit Indonesia tidak melanggar hal-hal yang dituduhkan parlemen Uni Eropa ,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (16/4) malam.
Tidak hanya masalah sosialisasi dan pendataan. Ada juga indikasi masalah penggunaan dana kampanye yang tidak tepat sasaran.
Arief mencatat hampir dua tahun belakangan ini, dana pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) dipungut dari usaha perkebunan. Salah satu tujuan pungutan tersebut adalah untuk melakukan kampanye tentang hasil sawit Indonesia dalam melawan kampanye hitam terhadap Industri perkebunan sawit.
“Nah, patut dipertanyakan pengunaan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang katanya untuk membantu kampanye produk sawit Indonesia agar tidak ditolak oleh luar negeri karena masalah pengrusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan isu pekerja anak,” tanyanya.
Atas kinerja Menteri Siti yang dianggap buruk itu, ketua umum FSP BUMN Bersatu ini meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi kasus pemboikotan tersebut. Sehingga dengan intervensi tersebut bisa meyakinkan masyarakat Uni Eropa agar tidak menolak produk Industri sawit Indonesia.
“Langkah yang paling penting juga yaitu dengan mencopot Menteri Siti yang tidak becus bekerja terkait sosialisasi dan pendàtaan tentang Industri sawit Indonesia,” pungkasnya.
Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit, dengan sorotan utama Asia Tenggara, terutama Indonesia.
Berdasar siaran pers Parlemen Uni Eropa pada pekan kemarin, resolusi itu menilai industri sawit menciptakan masalah deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi itu secara khusus menyebut industri sawit Indonesia sebagai salah satu pihak pemicu masalah-masalah tersebut.
Resolusi ini disetujui 640 anggota Parlemen Uni Eropa, ditolak 18 lainnya serta 28 sisanya abstain. Laporan itu akan diserahkan ke komisi dan presiden Uni Eropa.
Sumber: ian/rmol
