Hutan adat Imbo Putui Desa Petapahan kabupaten Kampar akan menjadi hutan adat pertama di Riau yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Namun, apabila usulan yang sudah dilayangkan masyarakat Petapahan ini diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Hal tersebut disampaikan oleh Regional Manager World Resauces Institute (WR) di Riau Rahmat Hidayat, karena Jambi dan Bengkulu sudah lebih dahulu mendapat pengakuan hutan adat.
WRI sendiri, kata Rakhmat, sudah mengupayakan pengakuan hutan adat ini selama dua tahun belakangan dan sudah mensupport Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) yang sudah berjuang 8 tahun.
“WRI tergabung dalam tim kerja percepatan yang beranggotakan AMAN Kampar, Scale up dan yayasan Bahtera Alam,” jelas Rakhmat, Sabtu, 15 September 2018.
Adapun upaya yang dilakukan diantaranya berbasis pada fakta lapangan, Tim melakukan penguatan kelembagaan masyarakat adat, meningkatkan partisipasi masyarakat adat, disamping menjalin lobby politik ke pemerintah kabupaten.
“Kami optimis Kampar bisa jadi yang pertama, karena di Riau belum ada, ini akan menjadi gerakan besar mengembalikanan eksistensi adat, dan melindungi hutan adat dari perambahan liar,” katanya.
Rakhmat meyakini, hutan adat Imbo Putui bisa mendapat pengakuan hutan adat dari pemerintah, sebab selama ini praktek penerapan penjagaan hutan adat masih natural dan tidak mengada-ada.
“Selama ini hanya di jaga internal, kalau perusahaan sudah masuk, mereka tidak bisa menerapkan aturan adat lagi, makanya ini diharapkan negara bisa membantu menjaganya,” tuturnya.
Diakui Rakhmat, pengetahuan Birokrasi di Riau masih minim terkait adat ini sehingga ini menjadi kendala sendiri dalam memperjuangkan hutan adat ini.
“Makanya WRI dan AMAN mengajak Pemda dari awal, karena Pemda jangan hanya menunggu usulan saja, tapi jemput langsung kesini,” tutupnya.
