Aset Pemerintah Provinsi Riau di perbatasan Pekanbaru-Kampar diduga disalahgunakan dan dikuasai pihak lain sebagai tempat usaha. Izin penggunaan disebut diberikan oleh oknum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman tak percaya ada bawahannya yang mengizinkan itu, dia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera merazia aset yang disalahgunakan itu.
Adanya aset yang disalahgunakan itu mencuat dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III DPRD Riau. Dari sidak didapati lahan seluas 10 hektare milik Pemerintah Provinsi Riau di perbatasan Pekanbaru-Kampar di Jalan Kubang Raya dijadikan tempat usaha.
Menyikapi hal ini, Gubri Jumat (12/1) memberikan perintah pada Satpol PP untuk mengawasi aset-aset Pemerintah Provinsi Riau agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. ‘’Tentunya Satpol PP harus mengawasi itu, jangan sampai ada lagi yang seperti itu,’’ kata Andi Rachman.
Pada lahan yang diduga disalahgunakan ini sekarang berdiri kegiatan usaha tanpa izin resmi. Di sana terdapat bangunan rumah nonpermanen serta taman yang dijadikan sebagai tempat usaha bunga hias. Selain itu juga ada bangunan kayu yang baru setengah jadi di sana.
Komisi III DPRD Riau yang melakukan sidak ke sana mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa izin penggunaan lahan diberikan oleh oknum Bapenda Riau.
‘’Tidak mungkin diberi izin. Pemprov berkomitmen untuk menjaga aset dengan baik,’’ singkat Gubri.
Sebagian dari lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun UPT Bapenda Riau wilayah Kubang. Dalam sidak pula, peninjauan dilakukan ke UPT Bapenda di Kubang. Kantor tersebut dinilai sudah tidak layak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk pembangunan gedung baru, sudah ada DED sejak 2016, tapi belum terlaksana. Pembangunan gedung baru diharapkan terlaksana pada 2018 dengan dana sekitar Rp6 miliar. Di UPT Kubang, pendapatan tahun lalu Rp17 miliar dari target Rp25 miliar.
