Penyelidikan mendalam terhadap konglomerat Korea-Indonesia dari Grup Korindo telah menghasilkan dua laporan yang mencatat bukti menyeluruh mengenai tindakan ilegal, perusakan lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat di seluruh operasi perusahaan.
Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (12/11/2018), ekspansi Korindo ke dalam hutan-hutan pedalaman Indonesia diduga melibatkan pembukaan hutan primer, pembakaran, perampasan lahan, dan tindakan kekerasan dan penangkapan masyarakat setempat secara sewenang-wenang, tulis laporan berjudul “Malapetaka: Korindo, Perampasan Tanah, dan Bank”, yang baru saja diterbitkan oleh Rainforest Action Network (RAN), Walhi, TuK-Indonesia, dan Profundo.
Pelanggaran-pelanggaran ini menyebabkan Korindo memasok kayu yang tidak berkelanjutan dan kemungkinan besar ilegal untuk konstruksi beberapa lokasi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020, sebagaimana telah diuraikan secara singkat dalam laporan kedua yang terkait yang juga dirilis hari ini, berjudul Broken Promises.
Sekelompok pengunjuk rasa, pada senin (12/11/2018) berkumpul di kantor pusat Korindo di Jakarta dan di kantor pusat bank pendana utama Korindo yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Mereka menuntut agar Korindo berhenti merusak hutan mereka, keluar dari wilayah masyarakat, dan meminta agar BNI berhenti membiayai perusahaan.
Di Maluku Utara, masyarakat pemilik lahan berjuang melawan Korindo demi menjaga tanah dan hutan tradisionalnya. Bukti dan kesaksian yang diutarakan dalam laporan hari ini menunjukkan bahwa Korindo secara paksa merampas lahan masyarakat tanpa persetujuan warga, menggunakan api untuk secara ilegal membuka lahan, menanam kelapa sawit tanpa kelengkapan izin, dan mengkriminalisasi masyarakat yang menentang operasi perusahaan, termasuk penahanan sewenang-wenang dan kekerasan. “Korindo melakukan kekerasan dan mengeksploitasi masyarakat Maluku Utara dan warga Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, Ismet.
Lebih lanjut kata Ismet, saat ini perusahaan diduga melakukan perampasan lahan masyarakat hingga melecehkan petani dan masyarakat kecil yang harus merasakan dampak negatif ini semua. “Saat ini Korindo sedang berusaha merampas lebih banyak lagi hutan masyarakat di Maluku Utara untuk dijual kayunya dan kemudian ditanami kelapa sawit,” tutur Ismet.
Masyarakat terus melawan tetapi mereka meminta agar Pemerintah dan Polisi berhenti membantu memuluskan kegiatan ilegal, dan sebaliknya membantu melindungi masyarakat, kebun dan hutannya. “Luas daratan Maluku Utara hanya 23% sisanya adalah laut. Kehadiran Korindo selama 11 tahun dengan sistem perkebunan monokultur telah menghancurkan tata sistem keragaman hayati, dimana cengkeh, pala dan kelapa telah menjadi sumber produktivitas primer warga.
Sementara itu semua pemodal dan mitra usaha Korindo, terutama Bank Negara Indonesia (BNI), Grup SMBC, Hyosung Corporation, Sumitomo Forestry dan Oji Holdings, berperan besar dalam mendukung ekspansi usaha Korindo. “Padahal BNI telah berkomitmen menjadi pelopor dalam pembiayaan berkelanjutan,” ungkap Wakil Direktur TuK Indonesia, Edi Sutrisno.
Untuk benar-benar melaksanakan komitmen ini, langkah pertamanya, mereka harus berhenti membiayai perusahaan seperti Korindo yang beroperasi tanpa izin yang cukup serta merampas lahan dan hutan masyarakat.
“Membiayai Korindo jelas bertentangan dengan standar bank BNI sendiri, dan bertentangan dengan regulasi dalam sektor keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BNI harus memperketat kebijakannya, memutuskan hubungan dengan perusahaan seperti Korindo, dan menjadi bank yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia; bukannya para taipan,” tandas Edi Sutrisno.
