Konflik terjadi dalam tubuh organisasi Pemuda Pancasila (PP). Hal ini terjadi, setelah MPW Pemuda Pancasila Riau, tidak mengakui kepengurusan MPC PP Pekanbaru yang didapat dari hasil musyawarah cabang (muscab) 27 Februari 2019 lalu.
Pengurus PP Riau menilai pelaksanaan muscab tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi kepemudaan tersebut.
Hasil yang didapat dari muscab itu, ketua lama Jhon, kembali terpilih sebagai Ketua PP Pekanbaru.
Karena dinilai tidak sesuai ADRT, maka posisi pria yang akrab disapa Jhon Lelek itu digoyang, dan digantikan oleh Iwan Pansa sebagai caretaker.
Hasil keputusan itu diambil oleh MPW PP Riau dalam rapat pleno yang dilangsungkan di salah satu hotel di Pekanbaru, Jumat (1/3/2019). Saat Pleno tersebut seluruh pengurus MPW PP Riau tampak hadir.
”Mereka melaksanakan muscab pemilihan Ketua MPC Pekanbaru pada 27 Februari kemarin. Tapi tidak mengundang dan dihadiri pejabat MPW PP Riau satu pun,” ujar Ketua MPW PP Riau Arsadianto Rachman, usai rapat pleno.
Menurut Arsadianto Rachman, apa yang sedang terjadi ini, dinilai telah melanggar AD/ART organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut.
”Jelas ini sudah menyalahi AD/ART kita di PP. Jadi keputusan ini, gak ada lain-lain,” tegas pria yang karib disapa Anto Rahman itu.
Pembekuan kepengurusan PP Pekanbaru itu, kata Anto sapaan akrabnya sesuai Surat Keputusan (SK) MPW PP Riau Nomor : 079.F/MPW-PP/Riau/SK/III/2019, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris MPW PP Riau, yakni masing-masing Arsadianto Rachman dan Frans Rizal.
Ia menyebutkan, salah satu poin di dalam keputusan itu, mencabut SK Nomor : 014.F/MPW-PP/Riau/SK/III/2017 tertanggal 04 Agustus 2017 tentang susunan dan komposisi kepengurusan fungsionaris Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru masa bakti 2015-2019.
Anto menegaskan, kepada nama-nama yang tercantum dalam kepengurusan tersebut, tidak dapat lagi melakukan kegiatan yang mengatasnamakan MPC Kota Pekanbaru.
”Atas pembekuan ini, kita tegas kan, bahwa MPW PP Riau menunjuk carataker Iwan Pansa. Diharapkan carataker ini bisa menggelar Muscablub MPC Pekanbaru, sebelum digelarnya Pilpres pada April mendatang,” sebut Anto Rachman.
Pada pembekuan MPC ini, sebut Anto sudah ada SK nya, yaitu SK Nomor : 097.F/MPW-PP/Riau/III/2019.
”Penunjukan caretaker itu merupakan hak prerogatif Ketua MPW,” sambung dia.
Menurut Arsadianto Rachman, pihaknya menilai ada sejumlah pelanggaran lain yang dilakukan oleh MPC PP Pekanbaru. Kesalahan tersebut yakni membekukan 6 PAC di Pekanbaru secara beruntun dengan pelaksanaan muscab tanggal 27 Februari kemarin. Selanjutnya, mereka tidak dapat menyampaikan sanggahan atas pembekuan 6 PAC tersebut.
Sebenarnya, kata Anto, masa tugas MPC PP Pekanbaru memang sudah habis, dan seharusnya pelaksanaan muscab itu harus sesuai dengan AD/ART PP.
Dia juga menyebut, telah ada perintah dari MPN yang sebelum Oktober akan melaksanakan Mubes.
”Kita sudah punya jadwal. Jadi siapa saja MPC yang tidak bisa melaksanakan muscab maka MPW akan menunjuk caretaker,” imbuh dia.
Untuk itu, Anto Rahman mengimbau kepada seluruh anggota yang tersebar di seluruh Riau untuk kepengurusan, harus bersinergi dan sesuai dengan AD/ART PP yang ada. Dan tentunya juga harus konsolidasi ke bawah sampai ke PAC-PAC.
”PP ini kan ormas tentu juga harus memikirkan kesejahteraan anggota,” tuturnya.
Dikonfirmasi hal ini, Jhon tidak bersedia menanggapi keputusan MPW PP Riau yang tidak mengakui kepemimpinan dirinya di MPC PP Pekanbaru.
”Saya no comment aja atas keputusan itu,” singkatnya.
