Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengakui potensi dari sektor Kelapa sawit di Riau sangat besar. Sehingga sudah sepatutnya Riau menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari kelapa sawit tersebut.
Sehingga untuk mewujudkan itu, menurut seorang anggota Komisi IV Abdul Wahid harus ada perjuangan ril dari Pemerintah dan semua pihak di Riau dalam mewujudkan regulasi baru untuk DBH sawit tersebut.
“Riau bukan hanya penghasil terbesar namun terbaik kualitas sawit dan terbesar kebun rakyat di Indonesia. Maka menurut kami harus ada DBH nya dan kami dari Dewan terus mendorong agar adanya DBH itu, “ujar Wahid kepada Tribun Jumat (15/12).
Karena sesuai asumsi kedepan untuk 20 tahun lagi minyak pasti berkurang dan harus ada solusi lain. Solusi lain itu lanjut Wahid termasuklah kelapa sawit. Maka pemerintah harus menyiapkan konsep regulasi untuk diajukan ke pusat, sehingga ril perjuangan.
“Bukan hanya sebatas wacana, kita tahu daerah penghasil hanya saja tidak pernah berjuang. Bayangkan devisa negara disumbangkan dari ekspor CPO sawit mencapai Rp230 Triliun dan hampir 10 persen dari total APBN, “ujar Wahid.
Rp230 Triliun itu lanjut Wahid baru hasil ekspor bagi negara, belum lagi kalau memproduksi CPO sendiri dan turunnya dan untung dari penyerapan tenaga kerja dan pengolahan produk lainnya yang berhubungan dengan Minyak Kelapa sawit.
“Untuk kelapa sawit ini memiliki potensi yang sangat besar, karena semuanya bisa termanfaatkan, “ujar Wahid.
Wahid melihat adanya ketimpangan yang terjadi ketika daerah penghasil Kelapa Sawit tidak diberikan perhatian khusus dengan memberikan Dana Bagi Hasil tersebut.
Karena daerah penghasil kelapa sawit langsung merasakan dampaknya, mulai dari dampak infrastruktur, lingkungan dan sosial lainnya.
“Masak iya daerah penghasil tidak dibagi. Padahal kita menanggung resiko. Kerusakan infrastruktur, masak kita sudah menyumbang besar ke APBN masak iya kita tidak diperhatikan. Harusnya ada DBH untuk merecovery itu, “ujarnya.
Ia juga menambahkan jangan hanya masuk APBN semua, kemudian dibagi untuk semua Provinsi di Indonesia, dan harus ada khusus ke daerah penghasil, seperti yang diterapkan bagi daerah penghasil minyak di Indonesia mendapatkan DBH.
“Kita sayangkan daerah lain dapat juga sama dengan kita dapat APBN, kita bukan tidak setia NKRI. Silahkan juga bagi daerah berpenghasilan lain diberi DBH juga, seperti daerah penghasil tebu, “jelas Wahid.
Dengan adanya DBH juga menurut Wahid bisa mendorong pemeliharaan lingkungan bagi pemerintah daerah. Tidak hanya itu, dukungan lainnya misalnya memberikan beasiswa kepada anak petani sawit juga harus dilakukan pusat.
