Program Dana Desa terbukti memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat pedesaan dan menurunkan angka kemiskinan secara nasional.
Pada 16 Maret 2019, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sardjojo meninjau Desa Wonoharjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara yang baru saja memiliki jalanan beton sepanjang 267 meter. Jalan tersebut dibangun dengan menggunakan Dana Desa dan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk 2019, pemerintah menganggarkan Rp 1,08 triliun untuk 1.431 desa di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan anggaran tersebut untuk mengembangkan 223 desa di wilayahnya. Dana tersebut utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur di Bengkulu Utara, utamanya jalan dan jembatan, menurut Menteri Eko, masih sangat kurang dan belum baik. Sebab itu, Kementerian PUPR terlibat di dalam pembangunannya. “Sekarang, secara keseluruhan, dari Dana Desa yang diterima telah dibangun 600 meter jalan setiap tahun di tiap aglomerasi wilayah,” papar Menteri Eko.
Lebih lanjut Menteri Eko memaparkan, pembangunan infrastruktur pedesaan, terutama jalan, dilaksanakan di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Dalam empat tahun sejak Dana Desa disalurkan, hingga kini telah terbangun 191.600 kilometer jalan baru. “Itu sekitar 30% lebih banyak dari jumlah jalan desa baru pada 2010,” ujar Menteri Eko.
Dana Desa tidak melulu digunakan untuk membangun jalan desa. Dana Desa juga dimanfaatkan untuk membangun sarana irigasi, jembatan, embung desa, atau pasar, bergantung pada kebutuhan desa tersebut. Maka sejak disalurkan pada 2015, dari Dana Desa telah terbangun 58.931 unit sarana irigasi, 1.140.378 meter jembatan, 4.175 unit embung desa, 8.983 pasar desa, serta 37.830 unit kegiatan BUMDesa.
Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk membangun penunjang kualitas hidup masyarakat desa, seperti 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, dan 29.557.922 unit drainase.
Dana Desa merupakan program yang dirancang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan disahkan melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut sebagai UU Dana Desa. Implementasi UU Dana Desa ini dilaksanakan secara intensif oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015 sebagai perwujudan dari Nawacita ke-3 yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”.
Di bawah pelaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Dana Desa memiliki target dapat mewujudkan Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% pada 2011 menjadi 20% pada akhir 2019. Tak hanya itu, penyerapan Dana Desa juga diharapkan dapat mengurangi desa tertinggal hingga 5.000 desa, serta meningkatkan desa mandiri sebanyak 2.000 desa.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Desa menjaga ketat anggaran serta evaluasi Dana Desa. Pada 2015, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 21 triliun atau Rp 280 juta untuk setiap desa. Realisasi penyerapan pada saat itu mencapai 82,21% di sektor pembangunan.
Di tahun kedua dan seterusnya, Menteri Eko mempertajam sistem pencairan Dana Desa. Hasilnya, penyerapan Dana Desa mengalami peningkatan. Pada 2016, penyerapan Dana Desa mencapai 97% dari anggaran Rp 46,98 truliun, lalu 98% dari Rp 60 triliun pada 2017, dan tahun lalu tercatat 99% juga dari anggaran Rp 60 triliun. Pada 2019, pemerintah menganggarkan Rp 700 juta per desa atau Rp 73 triliun untuk seluruh desa. “Ini menunjukkan bahwa tata kelola pencairan dan pemanfaatan Dana Desa semakin baik,” ujarnya.
Menurut Menteri Eko, Dana Desa jika hanya ditujukan untuk infrastruktur maka tidak akan ada habisnya. Sebab itu, dia pun mengembangkan konsep Dana Desa juga ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi. Maka Dana Desa juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pupuk, benih, atau alat mesin pertanian. “Hasilnya, secara nasional tingkat kemiskinan turun 10%,” kata Menteri Eko.
Hal ini bisa terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang, turun 280.000 orang dibandingkan Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang.
