Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, dengan sistem yang baru ini, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri seperti selama ini.
“Perusahaan tidak lagi hanya berkewajiban mengawasi areal konsesinya tapi juga diwajibkan mengawasi desa-desa di sekitarnya,” kata Prabianto dalam seminar bertema “Desa Mandiri Cegah Api” di Aula Pascasarjana Unsri beberapa pekan lalu.
Dalam sistem ini, perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa yakni Ring-1 (desa berbatasan langsung dengan areal konsesi), Ring-2 (desa berjarak tiga km dari batas areal konsesi), dan Ring-3 (desa berjarak lebih dari tiga km dari batas areal konsesi).
Pemilik konsesi bertanggung jawab menjalankan program pembinaan termasuk pembiayaan atas desa di dalam konsesi (Ring-1) dan desa di dalam jarak 3 km dri batas luar konsesi (Ring-2). Sementara untuk desa yang berada di Ring-3 maka perusahaan menjadi kluster leader yang bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan ke desa-desa di Ring-3.
Ia menjelaskan melalui sistem yang baru ini maka terjadi perubahan paradigma dalam penangganan karhutla. Kali ini lebih fokus pada pencegahan sehingga tiga hal yang dikedepankan yakni deteksi dini, pemadaman dini, dan pembinaan sekitar areal konsesi.
Hanya saja, secara konsep, sistem ini masih perlu dimatangkan karena belum ada payung hukumnya.
“Rencananya akan ada regulasinya, tinggal lagi apakah PP atau peraturan turunannya,” kata dia.
Selain regulasi, pemerintah juga mematangkan rencana pembentukan organisasi kluster, standarisasi operator independen Ring-3, mobilisasi dana tanpa interpensi pemerintah, dan standarisasi peralatan pencegahan dan penanggulangan karhutla karena beberapa kementerian terkait memiliki standar berbeda.
“Sejauh ini percegahan karhutla berbasis kluster ini sudah diterapkan di tiga provinsi yakni Riau, Jambi dan Sumatera Selatan,” kata dia.
Kejadian karhutla hebat pada 2015 di lima provinsi membuka mata semua pihak mengenai pentingnya upaya pencegahan. Berdasarkan data Bank Dunia diketahui bahwa kerugian akibat karhutla 2015 mencapai Rp221 triliun dari 2,5 juta areal yang terbakar.
Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi telah menelurkan konsep pencegahan berbasis kluster, sedangkan kalangan swasta diminta segera mengimplemtasikannya meski regulasi belum dikeluarkan pemerintah.
Efek Jera Jumlah hotspot di Sumsel terhitung 1 Januari-18 September 2017 sebanyak 939 titik atau meningkat sedikit jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama yakni 853 titik.
Sebagai gambaran, pada saat periode yang sama tahun 2015 diketahui jumlah hotspot berjumlah 9.273 titik dan terus naik sampai akhir Oktober, lalu baru pada November terjadi penurunan seiring dengan mulai terjadinya hujan.
Berkaca dari data ini, sejatinya karhutla di Sumsel tidak bisa ditekan hingga ‘zero’ seperti yang dislogankan pemerintah setempat yakni “zero asap”. Penurunan hotspot tahun 2016 dinyakini karena banyak dipengaruhi iklim tahun 2016 yakni kemarau basah, demikian juga tahun 2017.
Ini menunjukkan bahwa tidak mudah mengubah mindset warga dari cara bakar beralih menggunakan alat berat atau menaburkan herbisida.
