Direktur Eksekutif Kawal Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali), Puput TD Putra mengatakan bahwa diakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai terlihat keberpihakan disektor lingkungan. Meski demikian, kinerja lingkungan masih jauh dari kata maksimal.
Sebagai catatan Presiden Jokowi sedikit banyak memberikan keberpihakan terhadap isu lingkungan dalam pemerintahannya, terlihat dari keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) untuk penanganan Citarum dan PLTAs dan masifnya program Target Obyek Reforma Agraria (TORA) Yang masif dilakukan di daerah-daerah.
“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum,” katanya di hubungi di Jakarta (15/2/2019).
Puput menyebutkan dengan dikeluarkannya perpres dan di bentuknya Pokja-Pokja LH terkait, artinya Presiden saat ini ada kepedulian dengan permasalahan lingkungan. Ke depan ia berharap akan ada langkah besar dari Jokowi dalam menyelesaikan permasalah yang memiliki dampak global ini.
Pun demikian terhadap permasalahan sampah melalui regulasi berupa Perpres tentang masifnya instalasi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energi). Dengan demikian, sampah secara masif diubah menjadi energi listrik.
“Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan,” imbuhnya.
Selain itu, penanganan lingkungan secara umum untuk membantu kerja-kerja pengawasan dan penindakan terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi dan terabaikan di negeri ini.
Namun dari kacamata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), nawacita Jokowi yang awalnya hadir dengan janji meruntuhkan dominasi investasi yang menyengsarakan rakyat jika merujuk pada riwayat perizinan, Walhi menilai terjadi penurunan yang cukup signifikan.
“Kecuali untuk perizinan kelapa sawit yang mengalami peningkatan di 2015 tapi menurun pada tahun tahun berikutnya,” ujar Edo Rakhman Manajer Kampanye Walhi.
