Institut Pertanian Bogor (IPB) menyosialisasikan terobosan konsep Agro-Maritim 4.0 sebagai bentuk kontribusi pemikiran demi kesejahteraan lebih baik petani dan nelayan. Konsep ini diharapkan bisa menjadi visi Indonesia ke depan.
Hal ini disampaikan Rektor IPB, Arif Satria sekaligus mantan ketua umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) dalam kuliah umum ‘Pembangunan Pertanian yang Visioner dan Integratif’ di Aula CCR IPB.
“IPB sendiri sedang mengusung transformasi IPB Agro-Maritim 4.0. Konsep ini untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas produksi serta pemasaran dalam sistem pertanian dan kelautan”, kata Arif dikutip VIVA dari keterangan resminya, Jumat, 14 Desember 2018.
Bagi Arif, konsep Agro-Maritim 4.0 punya potensi jadi visi Indonesia ke depan karena sesuai dengan kondisi pertanian dan kelautan. Ia meyakini konsep ini punya dampak positif yang luas. Salah satunya karena mendorong sistem pertanian yang low cost.
“Metode ini akan meningkatkan nilai tambah, yang pada akhirnya memengaruhi besaran pendapatan kesejahteraan petani dan nelayan,” tutur Arif.
Kata dia, contoh pelaksanaan konsep ini dengan mengoptimalkan teknologi seperti misalnya penggunaan drone untuk memantau hasil tani dan kebutuhan kondisi tanaman. Konsep ini mengarahkan transformasi pembangunan yang berbasis teknologi digital.
Kemudian, ia menambahkan dalam agro-maritim mesti dipraktikkan secara terintegrasi. Hal ini penting karena perlunya integrasi pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif. Pendekatan dalam kpnsep ini ditekankan melalui sistem sosial, ekonomi, ekologi yang kompleks.
Faktor pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas ikut diperhatikan dalam konsep ini. Setidaknya menyoroti lebih maksimal soal infrastruktur produksi, infrastruktur suplai, infrastruktur wilayah, dan infrastruktur pemasaran.
Pembangunan Pertanian
Ketua Umum PISPI Sunarso menjelaskan, gagasan pihaknya terkait pembangunan pertanian mesti visioner dan integratif. Maksud visioner, menurutnya, pembangunan pertanian Indonesia harus dilakukan dalam jangka panjang, yakni 50-100 tahun.
Hal ini penting mengingat masalah pertanian punya dinamika dan selalu berkembang ke depannya. Bagi dia, saat ini yang penting adalah pemecahan solusi yang konsistensi.
Kemudian, terkait integratif diperlukan sinergisitas pembangunan pertanian yang jangan hanya mengandalkan Kementerian Pertanian. “Namun juga harus dikerjakan bersama-sama lintas sektoral,” ujar Sunarso.
Sunarso pun menyinggung strategi pembangunan pertanian yang visioner dan integratif. Menurutnya, solusi penerapan strategi-strategi tersebut dibutuhkan undang-undang yang mempunyai visi jangka panjang dan tidak berubah ketika pemerintahan berganti.
“Saat ini, visi Pembangunan Nasional hanya berjangka 20 tahun sebagaimana UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. PISPI berpandangan kita harus punya UU Visi Pertanian Indonesia untuk 100 tahun ke depan,” tuturnya.
