Merujuk laporan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau terhadap 38 korporasi dan 15 pemodal perorangan atau cukong yang melanggar perambahan hutan selama 2017 belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Keseluruhan kasus itu diduga melanggar Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan karena merambah dasar hutan tanpa izin.
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) membuka laporan terkait hasil investigasi perambahan kawasan hutan selama 2017, Jumat (2/3), pada acara Solusi Penyelesaian Kasus Kejahatan Kawasan Hutan, di Tjikini Lima, Jakarta, dikutip Kompas.
Dari investigasi itu, terdapat 35 perusahaan dan 15 cukong yang terbukti melanggar UU P3H karena merambah hutan tanpa izin serta 3 perusahaan yang menerima titipan hasil hutan yang diambil dengan ilegal.
Sejumlah 53 kasus itu telah dilaporkan dengan audiensi ke Komisi Kepolisian Nasional pada 30 Januari 2018. Namun, ketika diperiksa ulang pada 19 Februari 2018, laporan itu belum ditindaklanjuti.
Jikalahari juga telah melaporkan kasus itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 9 Januari 2018. Namun, sampai saat ini laporan itu masih sebatas mendapatkan nomor pengaduan.
Sebelumnya tahun 2016, Jikalahari sudah melaporkan 145 kasus kejahatan hutan ke aparat penegak hukum. Dari jumlah itu, hanya satu kasus yang sampai tahap putusan peradilan. Kasus lainnya terhenti di penyidikan.
Proses hukum pada kasus perambahan hutan harus cepat ditangani. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan sawit tanpa izin merugikan negara sampai Rp 39 triliun per tahun, sedangkan pendapatan yang diterima negara hanya Rp 9 triliun per tahun.
Sementara itu, hanya 154 dari 513 perusahaan sawit yang berizin lengkap dan hanya 105 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Masalahnya, perusahaan yang tidak berizin itu merambah 1,8 juta hektar lahan.
Banyak pula cukong perorangan yang memiliki lahan mencapai 1.000 hektar. “Secara garis besar di belakang itu ada oknum aparat penegak hukum, pengusaha, orang parpol, anggota dewan, masyarakat setempat yang bermain. Akses informasi dan cara mendapatkannya bisa main dengan elit politik dan pimpinan adat,” kata Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari, Okto Yugo Setyo.
